SuaraCianjur.id- Buntut dari kasus dugaan korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group membengkak. Nominalnya pun sangat mengejutkan. Total kerugian keuangan dan perekonomian negara buntut dari kasus tersebut kini mencapai Rp104,1 triliun.
Rinciannya yakni kerugian negara berjumlah Rp4,9 triliun dan kerugian perekonomian negara berjumlah Rp99,2 triliun.
Kasus yang menyeret bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi disebutkan mencapai Rp78 triliun. Namun kerugian bertambah setelah penyidik dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan ahli auditor melakukan penghitungan lagi.
Menurut Deputi Bidang Investigasi BPKP, Agustina Arumsari lingkup perhitungan yang dilakukan, berkaitan dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group.
Total ada lima perusahaan yang beroperasi di atas lahan seluas 37.095 hektar.
"Di mana lingkup dari perhitungan kami adalah berkaitan dengan kegiatan usaha kebun kelap sawit PT Duta Palma Group. Ini ada lima perusahaan atas pengelolaan usaha di atas lahan kelapa sawit luasan sawit 37.095 hektar," kata Agustina di Gedung Kejaksaan Agung RI, Selasa (30/8/2022).
Menurut Agustina, BPKP melihat adanya fakta atau kegiatan yang berdampak ke kerugian keuangan dan perekonomian negara.
Misalnya alih kawasan hutan yang menjadi kebun tanpa adanya pelepasan kawasan hutan.
"Ada beberapa juga penyimpangan lain termasuk upaya suap kepada pihak tertentu dalam upaya izin alih kawasan hutan," sambung dia.
Baca Juga: Hasil Undian Grup Piala AFF 2022, Timnas Indonesia Ketemu Lagi Thailand
BPKP berpandangan, kalau seluruh penyimpangan dalam kasus tersebut secara langsung, maupun tidak memberikan dampak pada keuangan negara maupun perekonomian negara.
Menurut Agustina kalau negara memiliki hak atas seluruh kekayaannya.
"Di dalam perusahaan seluruh kekayaan negara ada hak negara di situ. Dalam hal ini penyimpangan yang dilakukan tidak diperolehnya hak negara atas pemanfaatan hutan antara lain dana reboisasi, provisi sumber daya hutan dan seterusnya sesuai ketentuan yang berlaku," beber dia.
Pihak BPKP menghitung nilai kerugian keuangan negara yakni 7,8 juta USD, itu setara dengan Rp14 miliar.
Kemudian ada juga fakta soal kerusakan hutan, hingga ada biaya tambahan. Bahkan jika itu ditotal kerugian keuangan negara mencapai Rp4,9 triliun.
"Kemudian ada provisi sumber daya hutan kemudian fakta-fakta kerusakan hutan sehingga ada biaya-biaya kerusakan lingkungan yang jika dijumlahkan semuanya Rp4,9 triliun," jelas Agustina.
Dari hasil perhitungan dengan berkolaborasi bersama banyak ahli, total kerugian perekonomian negara mencapai Rp99,34 triliun.
"Dan kemudian seluruh angka dari kami maupun ahli yang berkolaborasi tadi. Seluruh kerugian baik dari sisi keuangan negara maupun perekonomian negara terhitung sebesar Rp99,34 Triliun kerugian perekonomian negara,” kata dia.
Sumber:Suara.com
