SuaraCianjur.Id- Menurut laporan Bank Dunia yang melaporkan kerusakan akibat bencana gempa bumi yang terjadi bulan lalu di Turki, biaya rekonstruksi dan pemulihan dapat melampaui 68 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.036.374.400.000.000.
Bencana tersebut menyebabkan kematian sekitar 50.000 orang dan merusak lebih dari 105.000 bangunan.
Bank Dunia juga menyatakan bahwa kerugian langsung akibat kerusakan fisik mencapai 34,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp519.037.200.000.000, setara dengan 4 persen dari produk domestik bruto Turki pada tahun 2021.
Namun, perkiraan tersebut tidak memperhitungkan dampak tidak langsung atau sekunder pada ekonomi Turki, dan bukanlah perkiraan dampak pada pertumbuhan ekonomi.
Kerugian pada PDB yang berkaitan dengan gangguan ekonomi juga akan menambah biaya, sedangkan gempa susulan lebih lanjut diperkirakan akan meningkatkan perkiraan kerusakan dari waktu ke waktu.
Konfederasi Perusahaan dan Bisnis Turki memperkirakan biaya yang lebih tinggi, yaitu 84 miliar dolar AS, berdasarkan perbandingan dengan gempa bumi di Izmit pada tahun 1999.
Bank Dunia juga melaporkan bahwa 11 provinsi di bagian selatan Turki memiliki beberapa tingkat kemiskinan tertinggi di negara itu dan menampung lebih dari 1,7 juta pengungsi Suriah, yang sekitar setengah dari total populasi pengungsi Suriah di sana.
Kerusakan yang terluas pada bangunan dan infrastruktur terjadi di beberapa provinsi di Turki, yaitu Provinsi Hatay, Kahramanmara, Gaziantep, Malatya dan Adyaman, yang menampung sekitar 6,45 juta orang atau sekitar 7,4 persen dari total populasi.
Sebanyak 81 persen dari perkiraan kerusakan terjadi di wilayah-wilayah ini, dan menyebabkan sekitar 1,25 juta orang menjadi tunawisma sementara karena kerusakan bangunan mereka.
Baca Juga: Ini 3 Catatan Menarik Usai Indonesia Kalah dari Irak di Piala Asia U-20
Menurut Bank Dunia, kerusakan langsung pada bangunan perumahan menyumbang 53 persen atau setara dengan 18 miliar dolar AS dari total kerusakan.
Sedangkan 28 persen atau sekitar 9,7 miliar dolar AS adalah kerusakan pada bangunan non-perumahan dan 19 persen atau sekitar 6,4 miliar dolar AS terkait dengan infrastruktur. (*)
(*/Haekal)
Sumber: The National News
