SuaraCianjur.Id- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengungkapkan ketidakpuasannya pada Selasa (14/2/2023) karena Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) masih belum membayar subsidi selisih harga minyak goreng sebesar Rp344,35 miliar yang seharusnya mereka terima.
Roy menjelaskan bahwa ada sekitar 42 ribu ritel Aprindo yang terlibat dalam penjualan tersebut, yang berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual di ritel modern.
Roy juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menugaskan Aprindo untuk menjual minyak goreng kemasan seharga Rp14 ribu mulai 19 Januari 2022.
Namun, menurut Roy, pengusaha ritel diharuskan membeli minyak goreng kemasan dari distributor dengan harga lebih tinggi, yaitu sekitar Rp16 ribu-Rp20 ribu per liter, daripada harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14 ribu per liter.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Permendag Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS yang diterbitkan pada 18 Januari 2022.
Meskipun begitu, Zulkifli pada saat itu menyatakan bahwa subsidi selisih harga untuk peritel telah berakhir karena Pasal 3 dari Permendag Nomor 3 tahun 2022 menetapkan bahwa penyediaan minyak goreng dengan satu harga hanya berlaku selama enam bulan.
"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Jadi nah karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ucap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI.
Pada tanggal 18 Januari 2022, eks Menteri Perdagangan M. Lutfi mengumumkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp7,6 triliun untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan setiap bulannya selama enam bulan ke depan, atau setara dengan 1,5 miliar ritel, untuk kebutuhan masyarakat. (*)
(*/Haekal)
Sumber: Lambe Turah
TERPOPULER
