SUARA CIANJUR - Sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ide proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah dilontarkan.
Pada awalnya, proyek tersebut ditawarkan oleh dua negara, yaitu China dan Jepang, dan terus mengalami penundaan penyelesaiannya.
Ternyata, ada perbedaan signifikan dalam penawaran proyek kereta cepat antara China dan Jepang yang menarik untuk dibahas.
Meskipun akhirnya proyek tersebut dimenangkan oleh China dengan pembentukan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai pemegang proyek, proyek tersebut masih belum selesai dan berdampak pada pembengkakan biaya yang signifikan.
Bahkan China Development Bank (CDB) meminta Indonesia untuk memberikan jaminan melalui APBN untuk menutup biaya pembengkakan yang mencapai USD 7,9 miliar atau lebih dari Rp100 triliun.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, telah menjelaskan bahwa Indonesia dan CDB telah sepakat untuk jumlah pinjaman sebesar USD 560 juta atau sekitar Rp8 triliun untuk membayar biaya pembengkakan Kereta Cepat.
Ketika melihat kembali penawaran dari China dan Jepang pada tahun 2015 sebelum kesepakatan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditandatangani, biaya yang terkait dengan proyek tersebut telah jauh melampaui perkiraan awal.
China dan Jepang sebelumnya telah bersaing untuk memenangkan proyek tersebut dengan proposal masing-masing untuk membangun kereta cepat.
Ada perbedaan yang cukup besar antara penawaran kedua negara tersebut. Pada waktu itu, penawaran tersebut diajukan kepada pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.
Dalam penawaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, China menawarkan biaya sebesar USD 5,13 miliar tanpa menuntut jaminan dari pemerintah Indonesia melalui APBN.
Keuntungan bagi Indonesia adalah subsidi tarif dan biaya pembengkakan menjadi tanggung jawab joint-venture company yang kemudian dipegang oleh KCIC.
Secara singkat, pada tahun 2015, China dan Jepang bersaing dalam memberikan penawaran untuk memenangkan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
China menawarkan biaya proyek sebesar USD 5,13 miliar tanpa menuntut jaminan pemerintah lewat pembiayaan APBN, sedangkan Jepang menawarkan biaya sebesar USD 6,2 miliar dengan menuntut jaminan pemerintah lewat pembiayaan APBN dan subsidi tarif.
Pemerintah Indonesia memilih penawaran China, namun biaya proyek mengalami pembengkakan yang ditaksir mencapai USD 7,9 miliar. CDB meminta jaminan melalui APBN untuk menutup pembengkakan biaya tersebut.
Jepang hampir saja terlibat dalam proyek tersebut setelah sebelumnya bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam kajian proyek kereta semi cepat Jakarta – Surabaya.
TERPOPULER
