REGIONAL:
Deli.Suara.com – Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono menilai rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi secara total adalah tidak tepat, karena harga minyak mentah dunia menurun tajam berkisar di bawah 90 USD per barel di pertengahan Agustus 2022 dari 120 USD per barel beberapa bulan lalu.
Bambang Haryo mengatakan, akhir-akhir ini juga terjadi kelangkaan BBM subsidi, kemudian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa BBM bersubsidi akan habis di akhir bulan September dikarenakan terjadi peningkatan konsumsi BBM subsidi, sehingga membebani APBN.
Menurut anggota DPR RI, pemerintah saat ini seharusnya paham bahwa penggunaan BBM di tahun 2022 mestinya ada peningkatan sebesar 50 persen dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2012 ke tahun 2022 dikarenakan setiap tahun terjadi pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen dan ini akan berakibat terjadi peningkatan penggunaan transportasi publik darat, laut, kereta api, logistik, trasportasi pribadi serta peningkatan pertanian, nelayan, perkebunan dan industri transportasi untuk industri kecil dan besar.
Bambang Haryo menuturkan ternyata kuota BBM subsidi tahun 2012 untuk Pertalite sudah sebesar 24,3 juta kilo liter, Solar 14,9 juta kilo liter dengan besaran total subsidi 211 triliun rupiah saat itu, bila dibandingkan saat ini di tahun 2022 untuk subsidinya Pertalite yang hanya 23 juta kilo liter dimana seharusnya bila ada pertumbuhan ekonomi 50% harusnya saat ini kuotanya berkisar 36 juta kilo liter.
Demikian juga Solar saat ini kuotanya hanya 14,9 juta kilo liter yang seharusnya 21,9 juta kilo liter dan subsidi saat ini di tahun 2022 malah menurun hanya sebesar Rp208 triliun.
“Saya heran kenapa Menteri Keuangan terheran-heran dengan kondisi sisa BBM subsidi saat ini?” tanya Bambang.
“Di sini jelas bahwa kuota subsidi tahun ini dikurangi oleh pemerintah sehingga tentunya kuota BBM tidak akan mencapai sampai akhir tahun, dan ini tentu akan sangat merugikan masyarakat karena pemerintah belum bisa menyediakan BBM subsidi cukup, padahal juga tidak diimbangi dengan tersedianya transportasi publik massal yang terkoneksi dengan baik dari point to point,” ujar Bambang Haryo yang juga Ketua Harian MTI Jawa Timur.
Bambang melanjutkan, sebenarnya saat ini masyarakat sudah dirugikan dari kuota BBM subsidi yang berkurang 25% sehingga masyarakat harus menggunakan BBM non subsidi Pertamax dan bahkan masyarakat lebih dirugikan lagi dengan kegagalan pertamina yang tidak bisa menyediakan BBM subsidi Premium yang tentu jauh lebih murah dari Pertalite, sehingga beban kemahalan ke masyarakat menjadi bertambah karena harus menggunakan BBM Pertalite.
Kegagalan pertamina juga diperparah dengan kemampuan mengimpor bahan bakar dengan harga tinggi dari beberapa negara, sehingga harga jual ke masyarakat menjadi mahal, ini terbukti dari data globalpetrolprices.com pada Solar non subsidi (Diesel) harga jual di Indonesia berada di urutan ke-70 kemahalannya dari 190 negara, dimana peringkat 1 adalah Iran hanya 0,011 USD (Rp163), peringkat ke 2 Venezuela hanya 0,022 USD (Rp327), peringkat ke 3 Libya hanya 0,033 USD (Rp447), peringkat 4 Saudi Arabia hanya 0,168 (Rp2.500), dimana negara ini pengekspor minyak ke Malaysia maupun Indonesia.
“Dimana sangat mengherankan Indonesia masuk di peringkat 70 harganya 1.293 USD (Rp19.925) padahal Indonesia masuk negara penghasil minyak terbesar nomor 3 di Asia dan juga penghasil gas terbesar di Asia dan bahkan menurut Dirut Pertamina, sejak April 2019 Indonesia sudah tidak lagi mengimpor Solar dan sudah bisa menghasilkan Solar sendiri, seharusnya harga Solar di Indonesia bisa lebih rendah dari negara Malaysia,” papar Bambang.
Bambang menerangkan, di Indonesia BBM Oktan pun masuk peringkat ke-50 di dunia dari peringkat 1 yaitu Venezuela yang hanya 0,022 USD (Rp327), peringkat 2 Libya hanya 0,033 USD (Rp447) peringkat 10 Malaysia hanya 0,457 USD (Rp6.809) jauh dari Indonesia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 50 dengan angka 1.167 USD atau setara dengan Rp17.540 padahal Indonesia merupakan negara penghasil minyak jauh lebih besar dari Malaysia yang hanya sekitar 60% nya saja.
“Ini seharusnya menjadi satu penilaian pemerintah terhadap Pertamina yang kurang bisa maksimal memberikan pelayanan terbaik terutama mengusahakan untuk mengimpor BBM subsidi dengan harga murah, karena kuota dan harga BBM subsidi saat ini tidak rasional, maka saya menolak untuk harga BBM Subsidi harganya dinaikkan saat ini, tetapi bila kondisi anggaran APBN terbatas, maka pemerintah saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi tetapi mengalihkan sisa kuota BBM subsidi fokus untuk transportasi publik dan logistik baik massal dan tidak massal terutama di transportasi laut, karena jargon Bapak Jokowi adalah Maritim termasuk nelayan dan petani menjadi prioritas BBM subsidi serta kebutuhan UMKM (industri kecil) agar perekonomian masyarakat tidak terpengaruh,” terang Bambang.
“Dan tugas daripada Kementerian terkait transportasi publik dan logistik yaitu Kementerian Perhubungan harusnya ikut mempertahankan keberlangsungan hidup daripada transportasi publik dan logistik agar harga BBM subsidi di transportasi publik, logistik, pertanian dan nelayan tidak dinaikkan,” tandas Bambang.
Sumber: Suara.com
TERPOPULER
