Dalam kisruh politik yang baru-baru ini muncul, Partai Demokrat telah membantah keras tuduhan yang diajukan oleh PDIP DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, harus meminta maaf karena penafsiran data BPS yang dianggap keliru.
Menurut Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Anies telah memahami data dengan tepat.
"Kutipan data BPS yang disampaikan Mas Anies tak ada yang salah. Data yang tersaji dari BPS seperti itu adanya. Jika kemudian Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian panik dan kebakaran jenggot setelah data itu dipresentasikan ke publik, itu yang justru patut dipertanyakan, mengingat bahwa sejak dulu penyajian data di BPS seperti itu," ujar Kamhar Lakumani pada konferensi pers, Sabtu (27/5/2023).
Lakumani berpendapat bahwa data BPS menunjukkan pemerintah saat ini lebih mementingkan proyek daripada rakyat, berbeda dengan kebijakan era Presiden SBY yang pro-rakyat.
Dia juga mengarahkan kritiknya ke PDIP, menuntut mereka untuk meminta maaf atas apa yang dia anggap sebagai manipulasi politik dan taktik gimmick yang digunakan dalam pemilu.
"Mereka yang mesti minta maaf kepada rakyat karena sejak awal kader yang didorong dan dipromosikan menjadi pemimpin di tingkat nasional dipenuhi rekayasa dan gimik." tambahnya.
Menurutnya, Jokowi merupakan model kepemimpinan top-down yang mengabaikan aspirasi dan diskursus di ruang publik seperti pemindahan IKN, UU Ciptaker, dan sebagainya. Termasuk punya andil besar atas terjadinya kemerosotan pada sistem ketatanegaraan kita, kemunduran demokrasi, maraknya korupsi, dan hukum yang tajam ke lawan namun tumpul ke kawan
Sebelumnya, Gilbert Simanjuntak, Kepala Badiklatda PDIP DKI Jakarta, menyesalkan Anies Baswedan yang dinilai salah dalam memahami data BPS saat membandingkan pembangunan era Presiden Jokowi dan Presiden SBY.
Menurut Gilbert, Anies harusnya meminta maaf atas kesalahan tersebut.
Ketegangan ini mengemuka setelah Anies Baswedan dikritik karena penafsirannya terhadap data BPS.
Ia mengklaim bahwa pembangunan jalan di era Presiden SBY lebih signifikan daripada di era Presiden Jokowi, hal yang menimbulkan kontroversi dan menimbulkan pertanyaan tentang kebenaran data tersebut.
Gilbert berpendapat bahwa Anies harusnya memvalidasi data tersebut sebelum menyampaikannya ke publik.
TERPOPULER
