Aksi Ganjar Pranowo mulai blusukan di pasar-pasar Jakarta menuai komentar Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga. Jamil menilai Ganjar Pranowo lebih menunjukkan nafsu berkuasa dengan mengabaikan etika politik.
Langkah Ganjar menyampaikan keluhan pedagang pasar di Jakarta Utara kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi itu dinilai sudah melampaui kapasitas.
"Hanya presiden yang punya kapasitas dan kewenangan melakukan hal itu. Presiden dapat meminta langsung kepada gubernur untuk menyelesaikan masalah tersebut," kata Jamiluddin, Senin (26/6/2023).
Sebagai bakal calon presiden, Jamiluddin melanjutkan, Ganjar seharusnya bisa menempatkan diri atas kewenangannya. Terlebih, sebelum mendeklarasikan maju ke panggung Pilpres, Ganjar merupakan Gubernur Jawa Tengah, bukan DKI Jakarta, yang ternyata juga masih memiliki segudang persoalan.
"Lebih baik Ganjar mengurus Jawa Tengah yang masih banyak persoalan. Kemiskinan di Jawa Tengah yang masih tinggi perlu diselesaikan sebelum masa jabatannya berakhir. Selain itu, Ganjar perlu fokus untuk mengatasi stunting. Hal itu perlu dilakukan agar target 14 persen tercapai apda tahun 2024," jelas Jamiluddin.
Tak cukup di situ, permasalahan Jawa Tengah soal banjir juga menjadi PR yang ditinggalkan Ganjar. PR-PR tersebut sebaiknya diatasi terlabih dahulu agar tak menjadi 'utang' untuk warga Jateng.
"Hal itu lebih baik dilakukan Ganjar agar ia tak punya utang janji di Jawa Tengah. Sebab utang janji itu sangat berat dan akan terus ditagih warga Jawa Tengah," lanjut Jamiluddin.
"Jadi, Ganjar tak perlu cawe-cawe ngurusin daerah lain. Apalagi wilayah yang dipimpinnya masih banyak masalah. Karena itu, Ganjar harus lebih mengedepankan etika politik daripada nafsu untuk berkuasa," tutupnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Baca Juga: Proyek CCUS Dinilai Hanya Akan Timbulkan Kerugian Ekonomi dan Kegagalan dalam Menangkap Emisi Karbon
