Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diduga terlibat dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang tengah diusut KPK.
Dugaan keterlibatan politikus Partai NasDem itu didukung dengan penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah dinas Syahrul dan kantor Kementan.
Banyak spekulasi yang muncul usai nama Syahrul terseret dalam kasus tersebut. Pasalnya, lagi-lagi menteri dari Partai NasDem yang terlibat sehingga muncul spekulasi ada dugaan unsur politis.
Salah satu yang mencurigai dugaan unsur politis itu adalah juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopyan.
"Kami melihat ersepsi publik yang terbentuk dalam proses hukum pada mitra kami Partai NasDem. Ini menunjukkan ada politik tebang pilih dari pihak tertentu terutama rezim," ujar Pipin seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.
"Ini rangkaian KPK berusaha dikendalaikan pihak tertentu saya lihat bahwa rasanya fenomena ini ada upaya menggunakan KPK sebagai alat politik untuk menekan," tambahnya.
Pipin lalu menyinggung kasus korupsi yang tak kunjung rampung, seperti Harun Masiku dan E-KTP.
"Kenapa seorang Harun Masiku sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya, kenapa kasus E-KTP yang menyangkut calon presiden yang diusung oleh partai lain yang didukung oleh penguasa kita tidak tahu kelanjutannya," kata Pipin.
"Oh jadi begini ya caranya, jadi secara umum kita melihat ada skenario melakukan tebang pilih untuk kepentingan politik untuk urusan pencapresan," tandasnya.
Baca Juga: 6 Tahun Tak Kunjung Sembuh, Kurnia Meiga Kini Percaya Dirinya Diguna-guna
Ganjar Terseret Korupsi E-KTP
Nama Ganjar pernah terseret kasus korupsi e-KTP pada November 2017 lalu. Hal itu diungkapkan mantan Bendahara Umum Demokrat Nazaruddin kala bersaksi di Pengadilan Tipikor.
Nazaruddin mengatakan Ganjar yang saat itu menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR menerima uang dalam proyek e-KTP senilai 500.000 dollar AS.
Namun, tudingan itu tidak pernah terbukti. Ganjar dinyatakan sama sekali tidak bersalah maupun terlibat kasus mega korupsi tersebut.
