Suara.com - Febri Diansyah mengaku belum mendapatkan surat panggilan untuk menajalani pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Febri dan rekannya Rasamala Aritonang, yang sama-sama mantan pegawai KPK, dipanggil sebagai saksi untuk kasus korupsi di Kementerian Pertanian atau Kementan.
Febri Diansyah bilang, meski belum mendapat surat panggilan, pihaknya akan tetap datang memenuhi panggilan penyidik KPK hari ini, Senin (2/10/2023).
"Meskipun sampai hari ini belum ada surat panggilan yang kami terima, tapi kami akan mendatangi KPK sekaligus untuk klarifikasi terkait pemanggilan tersebut, salah satunya terkait kemana surat dikirim dan posisi sebagai pengacara yang ditulis di informasi WA tersebut," kata Febri lewat keteranganya, Senin (2/10/2023).
Berdasarkan agenda pemerikaan KPK, selain Febri dan Rasamala, penyidik juga memanggil mantan peneliti ICW, Donal Fariz. Mereka bertiga dipanggil dalam kapasitasnya sebagai pengacara.
""Hari ini (2/10) bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi, diantaranya, Febri Diansyah, Rasamalah Aritonang dan Donal Fariz," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.
Belum diketahui secara pasti keterangan yang akan digali kepadanya ketiganya, namun diduga mereka memiliki informasi penting dalam kasus korupsi di Kementan.
Ali sebelumnya mengungkap, saat penyidik melakukan penggeledahan di Gedung Kementan, Jakarta Selatan,menemukan adanya upaya penghalangan. Diduga ada sejumlah pihak yang diperintahkan memusnahkan dokumen yang berisi catatan keuangan.
"Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," kata Ali dikutip Minggu (1/10/2023).
KPK pun menyangakan hal itu terjadi, terlebih yang diduga melakukan uapaya penghalangan itu bisa dipidana.
"Untuk pihak-pihak yang ada di internal Kementan, maupun pihak terkait lainnya untuk tidak melakukan penghalangan maupun merintangi proses penyidikan dari Tim Penyidik KPK. Ketegasan KPK untuk menerapkan ketentuan pasal 21 UU Tipikor dapat kami lakukan terhadap berbagai pihak dimaksud," kata Ali.
Dalam kasus ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dikabarkan telah berstatus tersangka. Dalam perkara ini KPK menerapkan Pasal 12 E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau terkait pemerasan.
"Terkait dengan perkara ini adalah berkaitan dengan dugaan korupsi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu. Tentu ini tempat kejadiannya adalah di Kementan," kata Ali.
Rumah dinas Mentan Syahrul juga sudah digeledah penyidik KPK. Ditemukan uang puluhan miliar, catatan keuangan, dokumen pembelian aset bernilai ekonomis, dan 12 pujuk senjata api.
TERPOPULER
