Suara Denpasar - Setelah Kejaksaan Negeri Serang menolak penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum Nikita Mirzani, kini babak baru sudah menanti.
Kepala Kejaksaan Negeri Serang Freddy Simandjuntak pun sudah menunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuktikan kesalahan Nikita di meja hijau alias persidangan nanti.
"Untuk JPU telah kami siapkan, ada 5 orang untuk mempersiapkan dalam menyusun surat dakwaan," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Serang Freddy Simandjuntak sebagaimana dikutip dari suara.com pada Senin (31/10/2022).
Usai menunjuk 5 JPU untuk membuktikan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Nyai, panggilan Nikita terhadap pelapornya, Dito Mahendra, kini JPU tinggal menyelesaikan surat dakwaan yang diambil dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti.
"Surat dakwaan masih dalam proses. Ada waktunya nanti kami sampaikan. Sementara masih disusun," tutur Freddy Simandjuntak.
Sekedar mengingatkan, penangguhan terhadap Nikita ditolak oleh Kejaksaan dikarenakan Nikita dianggap tidak kooperatif karena dua kali mangkir pemeriksaan pada 24 Juni dan 6 Juli 2022. Sang presenter bahkan sempat dijemput paksa pada 21 Juli 2022.
Saat hendak ditahan di kantor kepolisian, Nikita pun sempat berteriak histeris dan teriakan tersebut akhirnya dijawab dengan sepucuk surat yang dititipkan di pengacaranya, Fahmi Bachmid, Senin (31/10/2022).
"Waktu di Kejari itu, saya hanya seorang pencari keadilan, seperti saya seorang single parent," bunyi tulisan Nikita Mirzani dalam surat yang ditunjukkan Fahmi Bachmid.
Selain menjelaskan tentang hal itu, Nikita Mirzani juga meminta doa kepada anak yatim agar prosesnya mencari keadilan diberi kelancaran.
"Niki juga mau minta didoakan kepada anak-anak yatim yang selama ini dekat dengan keluarga Niki agar mendapatkan keadilan yang benar-benar adil," ujar Nikita Mirzani dalam surat tersebut.
Nikita Mirzani sendiri dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) atau Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU ITE dan Pasal 311 KUHP atas laporan Dito Mahendra. Kini kasusnya telah berproses dan menunggu dilimpahkan ke pengadilan. (*)
