Suara Denpasar - Rocky Gerung memang dikenal dengan statemennya yang nyelekit dan cadas.
Dia menilai bahwa munculnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo adalah bentuk feodalisme dan kesalahan Megawati Soekarnoputri. Sebab, ini menunjukkan bahwa partai gagal melakukan kaderisasi.
Di samping itu munculnya Gibran juga menyingkirkan kader potensial yang ada di wilayah Solo, Jawa Tengah. Di sisi lain ada "kesan" Gibran dipaksakan padahal belum menjadi kader partai saat itu.
"Gibran itu bukan anggota partai. Dia harusnya masuk partai dulu dan merasakan pasang surut partai, baru boleh jadi tokoh atau kader dalam pengertian PDIP," kata Rocky Gerung dalam kanal youtubenya saat bincang-bincang santai dengan Hersubeno Arief, wartawan senior seperti dikutip denpasar.suara.com, Minggu (4/12/2022).
Di sisi lain Megawati juga tidak menghalangi majunya Gibran lewat PDI Perjuangan saat itu.
Selain itu juga dia menyoroti fenomena munculnya Anies Baswedan dalam bursa calon presiden pada pemilu 2024. Ini juga menambah panjang daftar kegagalan partai politik dalam kaderisasi.
Sebab, Anies Baswedan yang juga mantan gubernur DKI Jakarta itu bukan orang partai politik. Melainkan seorang akademisi yang kini dicalonkan oleh Nasdem.
"Jadi sebenarnya partai politik ditawan karena tidak ketersediaan kader sehingga harus outsource (mencari di luar)," terangnya.
Kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi tentu akan menimbulkan rasa pragmatis banyak pihak.
Baca Juga: Presiden Itu Bukan Raja, Rocky Gerung Tolak RKUHP karena Berbahaya Bagi Demokrasi
Di mana, partai politik hanya dinilai sebatas tiket semata untuk melenggangkan niat politik. Jadi, beberapa pemikiran malah menyebut parpol hanya akan mengusung sosok yang memiliki banyak uang atau membawa uang semata.
"Orang masuk partai politik hanya untuk menambah biografinya," tukasnya dampak dari minimnya pendidikan politik di Indonesia. ***
