REGIONAL:
Suara Denpasar - Dedi Mulyadi akhirnya bertemu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Purwakarta Jaya Pranolo alias Pak Jaya di Kantor Desa Cijunti, Kecamatan Campaka.
Demikian, dalam pertemuan itu Kang Dedi, sapaan Dedi Mulyadi tak menyinggung soal dana bagi hasil ke desa yang sempat disebut menjadi hutangnya seperti dituduhkan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.
Sebab, semua itu sudah diklarifikasi oleh Sekda Purwakarta menyatakan tunggakan dana bagi hasil itu adalah hutang daerah dan nantinya dibayarkan oleh daerah.
Pada kesempatan itu, Kang Dedi datang bertemu Kepala Desa Cijunti Apih Rohata sembari membawa ahli IT.
Tujuannya untuk membantu desa menjadi smart village yang ujungnya diharapkan bisa menyesejahterakan warga sekitar.
Mantan bupati Purwakarta dua periode itu siap menjadi konsultan bayangan untuk Desa Cijunti, bahkan ikut membiayai dari pribadinya untuk desa ini.
Nantinya lewat Smart Village akan terintegrasi berapa jalan pabrik berikut karyawan yang kebutuhan pangannya bisa dipasok oleh warga desa.
"Berapa butuh telor," kata Kang Dedi dalam kanal Youtubenya kepada Apih Rohanta seperti dikutip denpasar.suara.com, Minggu 25 Desember 2022.
Nantinya semua kebutuhan itu akan ketahuan dan terintegrasi ke warga sebagai pemasok.
Menariknya, di sela-sela obrolan mereka. Kang Dedi melihat ada seorang wartawan yang datang.
Dia pun menanyakan maksud kedatangan dan asal media. Wartawan itu mengaku kawan lama dari Kepala Desa Apih Rohanta dan datang untuk sekadar ngopi-ngopi.
Kang Dedi yang penasaran langsung menanyakan ke Apih Rohanta jika setiap hari ada sepuluh wartawan yang datang. Artinya ada sepuluh kopi yang disiapkan.
Dan, untuk amplopnya? "Kalau tamu ke desa setiap hari sepuluh, seorang dikasih Rp 50 ribu. Artinya Rp 500 ribu, posnya nggak ada kan?" tanya Kang Dedi.
Nah, jika posnya tidak ada. Maka, umumnya kepala desa akan menyiasati dengan melakukan penyimpangan anggaran.
Hal ini yang kerap menjerat kepala desa. Untuk itu, Kang Dedi meminta Apih Rohanta berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Jika tidak ada posnya, lebih baik tidak dilayani.
"Dampaknya, banyak kepala desa yang maladministrasi. Cuman kepala desanya nggak mau ngomong, siep (diam)," tukasnya. ***
TERPOPULER
