Suara Denpasar - Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali I Nyoman Kenak mengatakan akan melakukan kontrol ketat agar politik tidak masuk ke dalam ranah agama.
Ia menghimbau manufer yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh politik ditahun politik ini (2023-2024) agar dapat ditempuh dengan 'Satya' atau dengan cara-cara yang benar.
"Namanya pesta demokrasi kan persiapan itu sudah banyak sekali dari calon-calon Legislatif, DPD, Calon Bupati Calon Gubernur kan sudah melakukan manufer politik, tetapi gak apa asalkan dilakukan dengan Satya, hal-hal yang wajar dan benar," kata Nyoman Kenak saat dihubungi denpasar.suara.com pada Kamis, (5/1/2023).
Menurut Ketua PHDI Provinsi Bali itu bahwa berpolitik dalam bingkai demokrasi adalah kewajiban setiap warga negara. Apalagi hal tersebut untuk menentukan pemimpin.
"Politik itu harus kita ikuti tapi jangan membawa ke dalam ranah agama. Hindu Bali itu kan politik tetap tapi gak boleh dicampurkan dengan agama apalagi di tempat-tempat persembayangan," jelas Nyoman Kenak.
Ia menjelaskan bahwa KPU dan Bawaslu pun telah mengatur hal tersebut. Bahwa tidak boleh berkampanye ke tempat ibadah. Maka pihaknya kata dia akan melakukan kontrol terhadap calon-calon yang akan terjun ke dunia politik.
"Ya peran kita di majelis umat Hindu ya tetap lakukan kontrol bagi calon-calon yang akan terjun di dunia politik itu sendiri."
"Bukan hal yang tabuh bagi kita umat harus melakoni itu tetapi jaga agar jangan politik sektorian dan lain-lain itu gak boleh, akan tetap kita jaga dalam koridor yang postif," pungkasnya.
Ia pun tidak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk semua umat Hindu baik di Bali maupun di Indonesia secara keseluruhan. (*/Dinda)
Baca Juga: Jika Tak Kunjung Diberikan Solusi, Para Pedagang Jalan Perwakilan Bakal Nekat Buka Kiosnya Lagi
