Suara Denpasar - Gibran Rakabuming Raka berani lawan PDIP dan Ganjar Pranowo soal Piala Dunia U-20.
Perlawanan itu disampaikannya secara halus kepada petinggi-petinggi PDIP termasuk Sekjen dan Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah.
Alih-alih mengikuti sikap partai pengusungnya yang menolak Timnas Israel datang ke Indonesia, ia berani melawan dan bersikap tegas dengan menyampaikan perbedaan pendapat.
Pernyataan itu disampaikan Gibran secara eksklusif dalan salah satu acara talk show Rosi kemarin malam, pada Kamis (13/4/2023).
Dalam wawancara itu Wali Kota Solo tersebut menyampaikan secara langsung perasaannya kepada Rosi soal batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-20.
Menurutnya, Indonesia sudah mempersiapkan event tersebut sejak lama, akan tetapi sangat disayangkan harus dibatalkan dan diambil begitu saja kesempatan tersebut.
"Bukan cuma sedih, tapi juga marah!," ujar Gibran dilansir dari kanal YouTube KOMPASTV pada Jum'at, (14/4/2023).
Gibran menjelaskan bahwa Indonesia telah mempersiapkan segalanya selama bertahun-tahun, sangat disayangkan peluang itu harus diambil negara lain begitu saja.
"Ya karena ini sesuatu yang sudah kita persiapkan bertahun-tahun tiba-tiba diambil begitu saja," ujarnya melanjutkan.
Baca Juga: Akui Kesal Piala Dunia U-20 Batal Digelar, Gibran Rakabuming Akhirnya Minta Maaf
Gibran melanjutkan bahwa dirinya telah menghubungi petinggi partai PDIP dan Ganjar Pranowo untuk memberikan pernyataan dan pandangan yang berbeda.
Menurutnya sebagai tuan rumah ia memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya kala itu, dan tegas berbeda pendapat dengan partai.
"Saya sudah izin pimpinan-pimpinan, izin pak Gubernur (Jawa Tengah), waktu itu juga izin pak Sekjen, pak mohon maaf, saya sebagai tuan rumah akan berstatement seperti ini (berbeda)," ujarnya menyampaikan.
"Bukan masalah beda bukan masalah cari sensasi! Ini kewajiban sebagai tuan rumah," ujarnya menegaskan.
Batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 merupakan keputusan FIFA setelah adanya gelombang penolakan terhadap Timnas Israel.
Gelombang penolakan itu datang dari dua pejabat daerah, yaitu Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster, serta beberapa Ormas.
