"Kesadaran terhadap pariwisata berkelanjutan dan penghormatan terhadap budaya dan lingkungan lokal harus menjadi bagian integral dari strategi pariwisata," aku Founder Malleum Iustitiae Institute itu.
Dia mengatakan ada 3 solusi alternatif yang bisa dikaji sebagai pertimbangan agar mencapai keseimbangan yang lebih luas dalam kebijakan larangan pendakian gunung, diantaranya;
1. Memberikan Pendidikan bagi Wisatawan: Pemerintah Bali sebaiknya
menggodok program pendidikan yang melibatkan wisatawan tentang adat
istiadat dan norma lokal, dengan penekanan pada pentingnya menghormati tempat-tempat suci pada saat dalam perjalanan ke tempat Wisata dibantu oleh para pelaku pariwisata.
Tujuanya adalah meningkatkan pemahaman wisatawan, Tentunya hal ini akan memastikan bahwa mereka meresponsnya dengan menjaga lingkungan dan budaya dengan menumbuhkan sense of belonging bagi para wisatawan.
2. Menyiapkan Model Pengembangan Pariwisata Alternatif: Sebaiknya pemerintah sudah mempersiapkan pengembangan pariwisata alternatif yang tidak melibatkan pendakian gunung, tetapi tetap mempromosikan keindahan alam dan budaya Bali lainnya agar sirkulasi pariwisata Bali tetap berlanjut.
Misalnya, pengembangan pariwisata hutan, ekowisata, atau wisata budaya ke desa desa yang melibatkan kegiatan yang sesuai dengan kearifan lokal yang ada.
3. Menerapkan Program Sertifikasi Wisatawan Bertanggung Jawab: Dengan membuat program sertifikasi bagi wisatawan yang menunjukkan pemahaman dan komitmen terhadap prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan penghormatan terhadap budaya lokal.
Program ini dapat menjadi cara efektif untuk mengedukasi wisatawan tentang tanggung jawab mereka dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab saat melakukan perjalanan dan tentunya memberikan pengawasan hukum yang kuat, kontrol yang mudah dan saling memberdayakan penjagaan di antara para wisatawan itu sendiri.
"Secara keseluruhan, larangan pendakian gunung di Bali dalam konteks hukum dan pariwisata menggambarkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara melindungi lingkungan dan budaya yang berharga dengan memperhatikan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Baca Juga: Imigrasi Ngurah Rai Bali Deportasi WNA Asal Kanada yang Buat Keributan di Seminyak
Dalam konteks ini, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang holistik dan berkelanjutan, sehingga pariwisata di Bali dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat," pesan Efatha. (*/Dinda)
