Suara Denpasar - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) bekerja sama dengan World Bank menggelar workshop tentang pengelolaan air bersih bagi masyarakat.
Workshop itu menghadirkan perwakilan dari 416 Kabupaten 98 Kota dan 38 Provinsi di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negara Republik Indonesia (Wamendagri RI) John Wempi Wetipo mengatakan air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat.
Sehingga baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggungjawab atas pemenuhan air bersih di masyarakat.
Dia menilai masih banyak pemerintah daerah yang belum menaruh perhatian khusus terhadap pengelolaan air bersih tersebut.
Menurut Jonh apabila terjadi kekurangan air bersih di masyarakat, maka pemerintah telah melakukan suatu kejahatan kemanusiaan.
"Masih banyak pemerintah daerah yang belum menaruh perhatian terkait dengan pengolahan air minum untuk kebutuhan," ujar John Wempi saat ditemui di Hotel Trans Resort, Seminyak Kuta, Bali, Kamis (3/7/2023).
"Kalau kita sebagai pemerintah tidak melaksanakan suatu amanat khususnya untuk pengolahan air minum itu sama artinya kita dengan kita melanggar hak asasi manusia karena ini kebutuhan mendasar," sambungnya.
Jonh Wempi mendeteksi bahwa kurangnya pemerintah daerah memperhatikan ketersediaan air bersih itu karena kurangnya penganggaran yang dislotkan dari setiap pencairan APBD setiap tahun.
Baca Juga: Masyarakat Diabaikan, Embung Tukad Unda Ternyata untuk Suplai Air Bersih Pusat Kebudayaan Bali
Selain itu, parahnya kata dia, pengelolaan air bersih yang kurang baik disebabkan oleh penempatan posisi direktur PDAM yang yang tidak profesional. Asal tunjuk karena jasa politik.
"Karena PDAM itu perusaahan milik daerah mestinya memposisikan direktur PDAM itu orang yang profesional tidak ada afiliasi dengan kepentingan politik lain. Banyak katakanlah Bupati Walikota yang terpilih kemudian dorong tim suksesnya dia untuk jadi direktur yang kadang belum tentu pemahaman tentang pengelolaan air minum itu secara profesional," kata dia.
Karena itu, Wamendagri asal Papua itu berharap, setiap kepala daerah dapat memprioritaskan kebutuhan air bersih bagi masyarakatnya di masing-masing daerah.
Jonh Wmpi berjanji, tahun depan akan memberikan penghargaan bagi kepala daerah yang mampu mengelolah air bersih dengan baik.
Dia juga berharap, dengan adanya pertemuan yang dilakukan Mendagri dan World Bank tersebut dapat ditindaklanjuti oleh kepala daerah di seluruh Indonesia.
"Kita berharap masyarakat bisa mendapatkan distribusi air bersih secara merata," tandasnya. (*/Ana AP)
