REGIONAL:
Suara Denpasar - Presiden Jokowi bersama Menteri Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini mengunjungi Tiongkok atau Cina.
Kunjungan itu dimaksudkan untuk beberapa tujuan, salah satunya ialah upaya mengajak negara tersebut berinvestasi di ibu kota baru Indonesia itu.
IKN atau Ibu Kota Nusantara tengah dalam proses pembangunan dengan tujuan pemindahan kota administrasi atau kepemerintahan dari Jakarta ke pulau Kalimantan.
Kunjungan Jokowi ke Tiongkok itu bukan hanya bertujuan mengajak untuk investasi, melainkan juga dalam rangka belajar membangun kota baru.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pendanaan Investasi IKN, Agung Wijaksono dalam salah satu acara di stasiun televisi nasional.
"Jadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam membangun sebuah kota baru, dengan salah satu referensinya atau referensi yang dijadikan contoh adalah Kota Shenzhen," ucapnya dilansir Suara Denpasar dari kanal YouTube KOMPASTV pada Sabtu, (5/8/2023).
Akan tetapi Direktur Celios, Bima Yudistira yang juga hadir dalam acara itu menyampaikan kritikan terkait tujuan tersebut.
Menurutnya, kegiatan tukar pengalaman dan pemikiran tentang pembangunan kota baru dengan Shenzhen sebagai referensinya itu tidak tepat.
Hal tersebut karena perbedaan fungsi kedua kota tersebut. Bima memaparkan bahwa IKN dibangun dengan tujuan memindahkan pemerintahan atau kota administratif dari Jakarta ke ibu kota baru.
Sedangkan Kota Shenzhen merupakan kota industri bukan kota administrasi.
Lebih jauh lagi, Bima menyampaikan ada kemungkinan negatif jika Tiongkok campur tangan dengan memberikan pendapatnya terkait pembangunan IKN dengan referensi Kota Shenzhen.
Kemungkinan negatif itu salah satunya ialah ancaman untuk alam di IKN itu sendiri, karena ada kemungkinan digabungkan antara kota administrasi dengan industri.
"Problemnya adalah Shenzhen dengan ibu kota negara ini hal yang beda, IKN Nusantara ini kan mau memindahkan pusat administratif, sementara Shenzhen itu adalah kawasan industri," paparnya.
"Ibu Kota Nusantara ini mau dijadikan apa? kalau misalkan diminta tolong, tolong Tiongkok kasih saran terhadap masterplan ataupun kemudian denah ibu kota negara, nah ini jadi pertanyaan besar juga," lanjutnya.
"Ngapain? ibu kota negara ini kan objek vital nasional, dan di situ ada isu security juga," paparnya.
"Kalau misalnya pun pengembangannya adalah pengembangan wilayah sekitarnya IKN, nah ini kan juga akan runyem lah," tegasnya.
"Kalau dicampur dengan kawasan industri misalnya ada pengolahan alumunium dan lain-lain, itu kan juga akhirnya akan menjadi inkonsistensi bahwa kenapa pemerintah mau pindah dari Jakarta? karena salah satunya dikepung polusi, dikepung masalah," ucapnya.
"Maka pindah ke IKN harusnya bukan menimbulkan masalah baru, makanya harus dijauhkan dari pusat industri," pungkasnya.
Kunjungan Jokowi ke Tiongkok terus jadi perbincangan dengan perdebatan argumentatif kedua narasumber tersebut dalam acara itu. (*/Dinda)
TERPOPULER
