Suara Denpasar - Rencana Pemerintah Provinsi Bali membangun Lintas Raya Terpadu (LRT) atau kereta cepat di bawah tanah dinilai akan merugikan uang negara secara sia-sia.
Selain karena sangat mahal untuk membangun infrastruktur LRT bawah tanah, yang paling krusial adalah masyarakat Bali belum terbiasa menggunakan angkutan umum. Apalagi tarif LRT direncanakan sekitar Rp. 15.000 - Rp.30.000.
Hal itu disampaikan oleh pengamat transportasi sekaligus Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno.
"Di Bali itu masyarakatnya belum terbentuk membiasakan menggunakan angkutan umum, jangankan tarif segitu yang lebih murah pun nggak mau pakai di sana," kata Djoko saat dihubungi dari Denpasar, Rabu (27/9/2023).
Akademisi di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah itu menilai Pemda Bali kurang melakukan upaya penyadaran masyarakat terkait pentingnya menggunakan angkutan umum.
"Contohnya Trans Metro Dewata, penggunanya sedikit, hampir gak ada, ditambah Pemdanya nggak peduli itu. Saya sudah beri masukan nggak usah dibangun (LRT) di Bali itu mahal, nanti kalau dibangun itu bisa mangkrak," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan LRT Bali akan di mulai pada awal tahun 2024. Dengan menggelontorkan dana negara sekitar Rp 9 triliun.
Hal itulah yang menurut Djoko pembangunan LRT Bali hanya akan merugikan keuangan negara. Bisa saja dibangun asalkan menurut dia kesadaran masyarakat menggunakan angkutan umum harus disadarkan terlebih dahulu agar tidak sepi pengguna.
"Mari kita kritisi ya, jangan sampai negara itu rugi lagi, membangun transportasi umum saya setuju, sangat setuju. Tapi kita mulai dengan transportasi umum berbasis jalan dulu, di Bali itu yang basis berjalan aja DPR nya menolak, bahkan sudah di bantu pusat, Pemda nya cuek," tandas Djoko. (Rizal/*)
