REGIONAL:
Depok.suara.com, Usulan Musyawarah Rencana Pembangunan tidak terkomodir warga bisa mengakukan ke anggota Dewan melalui pokok pikiran.
Demikian dikatakan anggota DPRD Kota Depok Rezky M Noor saat menghadiri kegiatan Musrenbang di Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji
Dia menambahkan, usulan yang tidak terakomodir, bisa ajukan ke Pokir Dewan untuk direalisasikan.
"Tugas kami dan teman teman dewan lainnya salah satunya memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku,"katanya.
Musrenbang yang dananya dari Pemerintah sebesar 2,5 Miliar untuk anggaran Kelurahan tahun 2024, yang dibagikan untuk warga. JIka dibagi tiap RW, dari jumlah itu ada yang tidak terakomodir usulannya.
Hadirnya dewan menjadi wakil rakyat, bisa menjadi berkah bagi kemajuan masyarakat.
Di lokasi sama, Ketua DPRD Kota Depok H.T.M. Yusufsyah Putra berharap, agar masyarakat tidak membuat usulan pembangunan yang masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tidak bersifat sporadis.
Ia mengatakan, Musrenbang adalah sarana untuk membahas, sepakati dan diskusi, untuk bisa memasukan program kegiatan wilayah masing-masing, yang sekarang tinggal ketuk palu, karena sudah disepakati dalam Pra Musrenbang.
Harapannya, perencanaan usulan yang dilakukan adalah menyeluruh, sesuai dengan kondisi lapangan, tidak bersifat sporadis.
Misalnya jalan di aspal tapi tidak memikirkan drainasenya, sehingga jalan yang baru dibangun rentan rusak karena ada genangan.
Dia menyampaikan, berkenaan dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), harus memprioritaskan yang benar-benar di butuhkan oleh warga, kemudian, pembuatan septictank komunal dan personal, agar di bahas sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia yakin, infrastruktur sudah dilakukan secara baik, tinggal tahun ini dan selanjutnya, pemberdayaan yang prlu dimaksimalkan, pelatihan perlu di perhatikan masuk dalam usulan, pasalnya itu bisa untuk mengangkat perekonomian, yang berdampak pada perekonomian Kota Depok.
