Suara.com - Inul Daratista tak bisa lagi membendung kesedihan karena tarif pajak hiburan yang naik. Sebab hal ini berdampak kepada bisnis karaokenya.
Polemik ini kemudian menjadi pembahasan Inul Daratista dan Eddy Wijaya, pengusaha sekaligus seorang YouTuber. Sebab seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan tarif pajak hiburan sebesar 40 hingga 75 persen.
"Ini anggaplah kalau pemerintah sampai tidak mendengar, dan pajak tetap naik, mba Inul memutuskan menutup outlet?" tanya Eddy Wijaya di kanal YouTubenya, Kamis (19/1/2024).
Inul Daratista terdiam sejenak, pemilik goyang ngebor ini lantas tak kuasa menahan tangis.
"Tutup pak," kata Inul Daratista.
Semisal bisnis karaokenya tutup, ini jelas akan memberikan dampak kepada 5.000 orang yang menjadi karyawan. Bukan hanya mereka, tetapi juga keluarga yang mendapat imbas dari masalah tersebut.
"Ada karyawan saya yang memiliki dua anak. Kalau dirata-ratakan, 15.000 sampai 20.000 orang yang terkena dampaknya," ucap Inul Daratista.
Eddy Wijaya yang kemudian berbincang kepada awak media, turut merasakan kesedihan atas apa yang dialami Inul Daratista.
Maka karena itu, Eddy Wijaya setuju dengan pendapat Inul Daratista, agar pemerintah mengkaji ulang tarif pajak hiburan yang naik.
Baca Juga: Inul Daratista Takut Duit Hilang Kalau Karaokenya Ditutup, Padahal Sekali Nyanyi Honornya Rp300 Juta
"Ini demi masyarakat yang menggantungkan hidup, mencari nafkah di sektor pariwisata," terang sosok yang juga aktif di kegiatan kemanusiaan.
Sebagaimana diketahui, pemerintah memberlakukan kenaikan tarif pajak hiburan 40 hingga 75 persen.
Keputusan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang dijadikan acuan Pemerintah Daerah, dan mulai berlaku sejak Januari 2024.
Kenaikan tarif pajak tersebut, mengundang protes sejumlah pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata, salah satunya Inul Daratista.
Inul Daratista yang memiliki bisnis karaoke, menolak pemberlakuan tarif baru tersebut.
Istri Adam Suseno tersebut bersuara di media sosial. Kedepannya, ia akan bergerak untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.
