Banyak Musisi Saling Somasi Gegara Royalti, Judika: Harusnya Kita Kompak!

Suara.com - Industri musik Tanah Air belakangan disorot akibat kisruh sistem pembayaran royalti yang dikeluhkan sejumlah pencipta lagu yang tergabung dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI).

Mereka sampai memperkenalkan sistem baru bernama Digital Direct License (DDL) agar pembayaran royalti tidak perlu lewat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) lagi yang dianggap bermasalah.

Kini, ribut-ribut soal pembayaran royalti ikut dikomentari para pencipta lagu di luar lingkaran tersebut. Salah satunya seperti Judika, yang menyatakan mendukung penuh penerapan sistem pembayaran direct license di Indonesia.

“Aku kan musisi, aku juga pencipta lagu. Ya aku pasti support lah,” ujar Judika di kawasan Rawamangun, Jakarta, Minggu (28/1/2024).

Judika bahkan mendorong para pemangku kebijakan untuk menyusun peraturan soal pembayaran direct license.

“Aku sih penginnya semua dibuat sesuai aturan, supaya semua nggak bingung aturannya apa. Kalaupun itu direct license, ya dibikin aturannya yang jelas,” terang Judika.

Belakangan, banyak penyanyi dan pencipta lagu yang berseteru sampai saling somasi gara-gara isu pembayaran royalti yang tidak tuntas.

Mulai dari Ahmad Dhani dengan Once Mekel, Posan Tobing dengan band Kotak, Rieka Roslan dengan The Groove, sampai yang terbaru Ndhank Surahman dengan Andre Taulany dan Stinky.

Fenomena itu juga yang ternyata melatarbelakangi usulan Judika untuk membuat aturan baru soal pembayaran direct license. Judika gerah melihat rekan-rekan seprofesinya saling serang gara-gara uang.

“Jangan lah musisi ini saling somasi. Harusnya musisi kompak,” kata Judika.

Judika percaya, kisruh pembayaran royalti pasti teratasi kalau memang segala sesuatunya diatur dengan tepat dan tidak merugikan salah satu pihak.

“Nanti tinggal gimana aturannya dibuat, disepakati dan diperjuangakan. Nah, itu juga yang nanti tinggal dipatuhi,” ucap Judika.

Sebagaimana diketahui, kinerja LMKN sedang disorot para pencipta lagu yang tergabung dalam AKSI. Mereka menyinggung isu transparansi LMKN sebagai penyebab tidak terpenuhinya hak sejumlah pencipta lagu.

Para pencipta lagu yang tergabung dengan AKSI juga menyebut sistem pengumpulan royalti di LMKN sudah kelewat usang. Mereka kemudian mengusulkan sistem pembayaran direct license agar para pencipta lagu bisa langsung menerima hak mereka.

Keresahan anggota AKSI pun dijawab pihak LMKN. Mereka memastikan sudah sangat transparan dalam menjalankan tugas sebagai lembaga yang menyalurkan royalti ke para pencipta lagu.

Sementara untuk hak-hak pencipta lagu yang belum terpenuhi, LMKN menyebut ada beberapa penyelenggara acara musik yang belum memenuhi kewajiban membayar royalti. Di antaranya seperti penyelenggara festival musik Pestapora hingga Jakarta Fair. 

LMKN juga menyatakan bahwa usulan sistem pembayaran direct license perlu dikaji ulang karena belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Dikhawatirkan, penerapan sistem direct license bakal jadi lahan para pencipta lagu untuk menerapkan nominal royalti sesuka hati.