Suara.com - Vokalis band punk wave Sukatani, Novi Citra Indriyati, dikabarkan diberhentikan sebagai guru Sekolah Dasar (SD) di Banjarnegara, Jawa Tengah, usai viral lagu 'Bayar Bayar Bayar' yang menyudutkan instansi kepolisian.
Menyusul kabar tersebut, Bupati Pubalingga, Fahmi Muhammad Hanif, ikut turun tangan. Ia berjanji akan memberi bantuan secara langsung kepada perempuan dengan nama panggung Twister Angel itu.
Hal itu disampaikan Fahmi di tengah-tengah acara Retret Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, melalui akun TikTok-nya, @fahmimhanif.
Fahmi menawari Novi untuk menjadi guru di salah satu SD di Purbalingga. Namun, ia tidak menyebutkan SD mana yang dimaksud.
"Terkait band Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga dan juga berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya mbak Novi dari salah satu guru di Sekolah Dasar," tutur Fahmi, dikutip pada Minggu (23/2/2025).
"Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima mbak Novi jika mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga," sambungnya.
Selain membantu proses masuknya, Fahmi juga berjanji akan memberikan fasilitas yang dibutuhkan Novi. Ia akan mendukung penuh masuknya Novi ke SD di Purbalingga.
"Insya Allah, saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap men-support," pungkasnya.
Dukungan yang diberikan oleh Fahmi rupanya menyentuh hati warganet. Banyak yang melontarkan pujian-pujian kepada sang politikus.
Baca Juga: Lirik 'Bayar Bayar Bayar' Tak Masalah, Kapolri Ingin Sukatani Jadi Duta Polri
"Terima kasih Pak Bupati, semoga mbak Novi bisa merespons pak bupati," harap seorang warganet.
"Wajib dilindungi warga sendiri pak, kalau bukan kita, siapa lagi," ucap warganet yang lain.
"Ayo pak bupati, dukung rakyatmu, yang punya magnet untuk menjadi indahnya Purbalingga dari pemikiran yang membangun bangsa dan negara," kata warganet yang lain.
Selain Fahmi, Menteri HAM Natalius Pigai juga sempat buka suara terkait dugaan pemecatan Novi sebagai guru imbas dari 'pembredelan' lagu 'Bayar Bayar Bayar'.
"Kami menolak langkah ini karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga Indonesia. Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di kantor wilayah Jawa Tengah atau langsung ke kantor Pusat Kementerian HAM," cuit Natalius di akun X-nya.
