Suara.com - Buntut dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok komentari soal kasus korupsi Pertamina, Hotman Paris Hutapea mendesak Presiden Prabowo Subianto menghemat anggaran negara dengan cara menghapus jabatan dewan komisaris untuk BUMN dan BUMD.
Hotman Paris menyebut triliunan uang negara habis hanya untuk membayar dewan komisaris di BUMN dan BUMD.
"Saran Hotman Paris kepada bapak Prabowo, Presiden RI. Triliunan rupiah uang negara habis untuk membayar dewan komisaris setiap BUMN dan BUMD," ujar Hotman Paris pada unggahannya, Minggu (2/3/2025).
Sementara, ada ribuan perusahaan daerah dan pusat yang masing-masing setidaknya memiliki tiga dewan komisaris dengan gaji yang cukup besar.
"Ribuan perusahaan daerah dan pusat, semuanya punya tiga komisaris. Tapi apa kerjanya?" lanjut Hotman Paris.
Salah satunya, komisari PT Pertamina yang gajinya cukup tinggi tetapi Hotman Paris bertanya-tanya soal pekerjaannya.
"Komisaris Pertamina itu tinggi banget gajinya, tapi apa kerjanya?" katanya.
Menurut pengacara kondang tersebut, posisi dewan komisaris BUMN dan BUMD hanyalah tempat untuk seseorang balas budi terhadap teman atau para pensiunan.
"Karena komisaris BUMN dan BUMD itu tempatnya balas budi untuk para pensiunan atau teman," ujarnya.
Baca Juga: 6 Rekam Jejak Kasus Hukum Nikita Mirzani, Penganiayaan hingga Pemerasan
Karena itu, Hotman Paris menyarankan Prabowo Subianto menghilangkan jabatan komisaris tersebut demi menghemat anggaran negara triliunan rupiah.
Sebab, Hotman Paris menilai posisi dewan komisaris di BUMN dan BUMD ini tak terlalu penting.
"Jadi, hapus jabatan komisaris di setiap BUMN dan BUMD karena memang tidak diharuskan dalam undang-undang PT. Negara akan menghemat triliunan untuk dipakai makan gratis. Gak ada guna itu semua dewan komisaris," tutur Hotman.
Hotman Paris menyebut Ahok sebagai salah satu contoh mantan komisaris PT Pertamina yang tak jelas kinerjanya selama menjabat lima tahun, yakni 2019-2024.
Namun sekarang, Ahok justru ikut berkomentar mengenai kasus korupsi Pertamina hingga bersedia memberikan data-data yang dimilikinya asalkan sidang berlangsung terbuka.
Sementara, Hotman Paris beranggapan kasus korupsi tersebut terjadi sejak 2018 yang mana Ahok sudah menjabat sebagai komisaris PT Pertamina sejak 2019.
