Apa Tugas dan Peran BPI? Disemprot Joko Anwar Gegara Konflik vs FFI 2025

Lantas, apakah FFI 2025 masih sah diselenggarakan tanpa berada di bawah naungan BPI?

Fungsi dan Peran Strategis BPI

Untuk memahami akar masalah ini, penting mengetahui apa dan siapa sebenarnya BPI.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, BPI adalah lembaga non-struktural yang dibentuk oleh masyarakat perfilman, tetapi difasilitasi negara.

Keberadaannya merupakan hasil dari musyawarah besar komunitas film Indonesia dan disahkan melalui Keputusan Presiden No. 32 Tahun 2014.

Meskipun bukan bagian dari struktur pemerintah, BPI memiliki mandat hukum yang kuat.

Salah satu peran utamanya adalah menyelenggarakan FFI dengan membentuk Komite FFI setiap tahunnya.

Oleh karena itu, penghilangan logo BPI pada promosi FFI 2025 dan pencabutan SK oleh BPI menimbulkan dilema.

Apakah FFI masih memiliki legitimasi tanpa keterlibatan BPI sebagai badan yang secara hukum berwenang?

Tugas dan Fungsi BPI yang Luas

BPI bukan hanya lembaga seremoni. Tugas dan fungsi yang diembannya sangat strategis untuk mendukung perkembangan perfilman nasional.

Lembaga ini menyelenggarakan festival film baik di dalam maupun luar negeri, memfasilitasi lokasi syuting, serta mendorong promosi Indonesia sebagai destinasi produksi film asing.

Selain itu, BPI juga berperan dalam mengembangkan kompetensi pekerja film melalui pelatihan dan sertifikasi, memberikan penghargaan kepada insan perfilman, serta melakukan riset untuk memajukan industri ini.

Tak kalah penting, BPI mengatur tata kelola keuangan perfilman, termasuk pendistribusian anggaran untuk program kerja, serta mendorong pembentukan Komisi Film Daerah guna mempermudah proses perizinan lokasi syuting.

Dalam ranah hukum, BPI juga bertanggung jawab melindungi Hak Kekayaan Intelektual pelaku film dan mendorong kebijakan publik yang mendukung tumbuhnya ekosistem perfilman yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan berbagai peran tersebut, BPI menjadi tulang punggung bagi keberlangsungan industri film nasional.

Mereka juga menjembatani kepentingan antara pemerintah dan pelaku industri, serta menjadi wadah bagi berbagai organisasi dan asosiasi profesi perfilman di seluruh Indonesia.

Singkatnya, Badan Perfilman Indonesia adalah lembaga yang memiliki legitimasi dan peran penting dalam membangun ekosistem film nasional yang sehat.

Kontributor : Chusnul Chotimah