"Sekarang gimana coba, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN untuk ngeles orang-orang lain. Mereka akan nanya, 'Lo boleh rangkap jabatan, masak gue enggak boleh? Gue juga dong rangkap jabatan'. Kejadian lah rangkap jabatan ini," imbuhnya.
Lebih jauh, Pandji menggarisbawahi bahaya laten dari praktik ini, yakni potensi konflik kepentingan yang sangat besar. Ketika regulator sekaligus menjadi pemain bisnis, persaingan yang adil menjadi mustahil.
"Bayangin, yang bikin aturan itu berbisnis di bidang tersebut. Ini akan jadi ada kongkalikong, dan ini berbahaya untuk beberapa hal, karena konflik kepentingan," ucapnya.
Dampak paling fatal menurut Pandji, adalah hancurnya ekosistem bisnis yang sehat di Indonesia.
Kehadiran "orang dalam" di pemerintahan yang juga bermain di sektor bisnis akan mematikan pelaku usaha lain yang tidak memiliki koneksi kekuasaan.
"Yang paling di atas kepala gue ya, di luar kepala gue adalah menghilangkan praktek bisnis yang sehat. Nggak ada iklim bisnis yang sehat," tuturnya.
Pandji memberikan contoh konkret bagaimana praktik ini bisa merugikan pihak swasta.
"Gimana coba mau persaingan bisnis yang sehat? Kalau misalnya lo yang juga ada di usaha obat-obatan, usaha jualan-jualan vitamin, kalah sama orang dalam?," tanyanya retoris.
"Gimana coba, sebuah bank swasta mau unggul, kalau misalnya bank BUMN-nya diuntungkan kebijakan-kebijakannya oleh si wamen?," ujar Pandji lagi.
Menurutnya, BUMN seharusnya menjadi entitas bisnis yang kuat karena dikelola secara profesional, bukan karena mendapat keuntungan dari kebijakan yang bias.
"BUMN itu harus dijalankan dengan profesional. Makanya dia harusnya sehat," kata Pandji menandaskan.
TERPOPULER
