REGIONAL:
Suara.com - Sutradara kenamaan Indonesia, Hanung bramantyo, mengkritik habis-habisan film animasi Merah Putih One For All, yang beberapa hari terakhir menjadi bahan 'rujakan' publik karena kualitasnya sangat buruk.
Merah Putih One for All seyogyanya akan tayang pada 14 Agustus 2025.
Tapi alih-alih mendapat sambutan hangat, film produksi Perfiki Kreasindo ini justru menjadi episentrum kontroversi pedas.
Bahkan Hanung secara terbuka menyerang apa yang ia sebut sebagai "proyek kejar tayang" untuk menyenangkan pejabat.
Kualitas film animasi ini menjadi sorotan utama setelah trailernya dirilis.
Banyak kalangan menilai visual dan animasinya jauh dari ekspektasi, bahkan dibandingkan dengan film animasi lain seperti Panji Tengkorak yang rilis bersamaan.
Namun, Hanung tidak menyalahkan para kreator di balik film tersebut.
Sebaliknya, ia menunjuk hidung pihak pemberi proyek sebagai biang keladi dari kualitas yang dianggap mengecewakan.
Dengan nada tajam, Hanung menuding ada motif politis di balik pemaksaan jadwal rilis film ini.
Menurutnya, proyek ini sengaja dibuat terburu-buru demi mengejar momentum Hari Kemerdekaan RI ke-80.
Tujuannya? Agar bisa ditonton dan diapresiasi oleh pejabat kementerian yang saat ini masih menjabat.
"Saya yakin ini bukan salah kreatornya. Tapi salah yang ngasih proyek," tulis Hanung melalui Instagram Story-nya, dikutip hari Senin (11/8/2025).
Ia melanjutkan dengan sentilan yang lebih menusuk, "Maksain harus tayang 17 Agustus karena ngasih proyek ngejar moment ditonton pejabat kementerian yang masih bertugas. Kalo belain kualitas, keburu si pejabat turun."
Kritik Hanung tak berhenti di situ. Ia juga mengomentari kabar bahwa film Merah Putih One for All menelan biaya produksi fantastis mencapai Rp6,7 miliar.
Bagi orang awam, angka ini mungkin terdengar besar.
Namun, bagi seorang praktisi film, terutama animasi, angka tersebut dinilai sangat tidak memadai untuk menghasilkan karya berkualitas.
Suami Zaskia Adya Mecca ini bahkan membuat perhitungan kasar yang brutal.
Menurutnya, anggaran sebesar itu tidak akan pernah cukup, bahkan jika tidak ada korupsi sekali pun.
"7 miliar untuk film animasi, potong pajak 13 persen kisaran 6 miliar, kalo toh tidak dikorupsi hasilnya tetap jelek!" jelas Hanung.
Sebagai perbandingan, ia menyinggung standar industri untuk film animasi yang sukses besar di pasaran, merujuk pada film Jumbo yang disebutnya menelan biaya puluhan miliar.
"FYI standar film animasi yang bagus minimal 30 miliar plus 10 miliar promosi dan dikerjakan dalam jangka waktu lima tahun," terangnya.
Pernyataan ini sejalan dengan pengakuan sutradara Jumbo, Ryan Adriandhy, yang menyebut butuh waktu lima tahun dan 400 kreator untuk menyelesaikan mahakaryanya.
Sementara itu, Ryan Adriandhy, sutradara yang filmnya dijadikan tolak ukur, memberikan tanggapan yang lebih filosofis namun tak kalah tajam.
Setelah melihat trailer Merah Putih One for All, ia justru merasa termotivasi untuk terus menghasilkan karya terbaik.
"Terus, terus, sampai akhirnya, yang dibuat dengan niat tidak tulus dan cara asal-asalan semakin tersingkirkan dan tidak punya alasan untuk minta didukung," tulis Ryan di platform X.
Ia melihat fenomena ini sebagai sisi gelap yang diperlukan untuk menyadarkan banyak pihak.
"Memang perlu yang gelap untuk tahu masa depan animasi Indonesia bisa terang," pungkasnya.
Film Merah Putih One for All sendiri mengisahkan petualangan delapan anak dari berbagai daerah yang harus mencari bendera pusaka yang hilang jelang upacara kemerdekaan.
Sebuah tema nasionalisme yang mulia, namun kini terperangkap dalam pusaran kontroversi tentang kualitas, anggaran, dan dugaan intervensi kepentingan sesaat.
TERPOPULER
