REGIONAL:
- Slank tampil kritis lewat lagu "Kalau Aku Jadi Presiden" versi baru yang menyindir isu tambang, Kapolri, Ketua DPR, hingga Presiden Prabowo.
- Netizen menyoroti sikap plin-plan, mengingat Slank dinilai diam saat era Jokowi dan punya hubungan dengan pemerintahan, termasuk jabatan Abdee sebagai komisaris Telkom.
- Kritik warganet menguat, menyebut aksi Slank di panggung hanya gimmick politik atau pencitraan, bukan sikap konsisten terhadap isu sosial.
Suara.com - Slank ikut memeriahkan "Pestapora 2025" dengan suguhan tak biasa pada hari kedua, Sabtu, 6 September 2025.
Ketika menyanyikan "Kalau Aku Jadi Presiden", Kaka sang vokalis mengungkap lirik lagu mereka yang satu ini sudah diganti oleh Bimbim.
Drummer Slank tersebut mengganti lirik lagu yang dirilis pada 1997 itu agar cocok dengan kondisi negara sekarang.
Lirik lagu "Kalau Aku Jadi Presiden" versi 2025 membicarakan tambang, Kapolri, Ketua DPR, hingga Presiden yang saat ini dijabat oleh Prabowo Subianto.
Yang pertama, Kaka mendendangkan lirik: "Kalau aku punya surat izin menambang, akan aku robek dan aku bakar."
"Biar hutan nggak jadi dibabat, jadi hutanku pun tetap lebat," sambungnya.
Selanjutnya, Kaka menyanyikan lirik soal Kapolri yang dijabat Listyo Sigit sejak Desember 2019.
"Kalau aku ini Kapolri, aku perintahkan untuk pro rakyat. Supremasi sipil harus dikawal. Bertindak dengan manusiawi," kata Kaka.
Yang ketiga, Kaka menyinggung Ketua DPR Puan Maharani dan desakan untuk segera mengesahkan UU Perampasan Aset.
"Kalau aku ini Puan Maharani, akan kuperintahkan cepat bersidang. RUU Perampasan Aset disahkan, biar koruptor kagak berkutik," tutur Kaka.
Sedangkan pesan terakhir untuk presiden hampir sama dengan lirik asli lagu "Kalau Aku Jadi Presiden", hanya beberapa katanya diubah.
"Kalau aku jadi Presiden, tolong beri tau siapa yang bokis, biar nggak ada lagi kebobolan, dan rakyatku pun jadi tenang," tutup Kaka dalam nyanyiannya.
Sayangnya sikap kritis band Slank di panggung "Pestapora 2025" justru menuai komentar nyinyir.
Slank selama ini dikenal sebagai band yang gemar mengkritik pemerintah, tetapi sempat 'sembunyi' saat pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Lagu "Polisi Yang Baik Hati" hingga jabatan Abdee Slank sebagai Komisaris Telkom pun kembali disinggung warganet.
"Masih ada yang percaya band ini? Mencla-mencle," komentar akun @denmazwac***.
"Band paling kocak nih Slank dulu bikin lagu polisi baik," sahut akun @ilhamvlemi***.
"Serius nanya, kontrak abis ya? Oh cuma gimmick? Tumben ikut ikut arus," sentil akun @rzfhm***.
"Dulu pro jokowi gak sih? Terus salah satu personelnya jadi komisaris bumn?" balas akun @okawis***.
Sebagai informasi, Abdee Negara gitaris Slank ditunjuk sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. pada 28 Mei 2021.
Abdee Slank diangkat sebagai komisaris atas arahan Menteri BUMN Erick Thohir agar konten Telkom lebih kuat untuk dijual ke publik.
Alasan itu diungkap Arya Sinulingga selaku Staf Khusus Menteri BUMN.
Di sisi lain, Said Didu yang merupakan mantan Sekretaris Kementerian BUMN mengkritik keputusan tersebut.
Menurut Said Didu, penentuan posisi komisaris seharusnya berdasarkan kendala yang dihadapi BUMN.
Abdee Slank yang seorang gitaris dinilai tidak bisa menyelesaikan kendala Telkom kala itu, yaitu banyak 'jalur-jalur gratis'.
Menanggapi kritik sekaligus kontroversi yang beredar, Erick Thohir meminta masyarakat mempercayakan keputusan BUMN karena sudah merupakan yang terbaik.
Abdee Slank pada akhirnya mengundurkan diri setelah hampir dua tahun menjabat sebagai komisaris, tepatnya pada Januari 2023.
Mundurnya Abdee Slank berkaitan dengan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sementara itu, lagu "Polisi Yang Baik Hati" dirilis Slank pada Juli 2023 dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-77.
Mereka menciptakan lagu tersebut sebagai apresiasi terhadap kinerja kepolisian selama ini.
Oleh sebab itu, penampilan Slank di panggung "Pestapora 2025" yang mengkritik Kapolri dalam salah satu liriknya menuai komentar nyinyir dari warganet. Bagaimana pendapatmu?
Kontributor : Neressa Prahastiwi
TERPOPULER
