- Aliansi Rakyat Indramayu Bersuara berunjuk rasa di rumah dinas pada Kamis, 19 November 2026.
- Massa mendesak pengunduran diri Wakil Bupati Syaefudin akibat dugaan korupsi tunjangan senilai Rp18 miliar.
- Bupati Lucky Hakim menyatakan pemberhentian fasilitas menunggu Syaefudin berstatus terdakwa sesuai aturan Kemendagri.
Tunjangan tersebut dipatok mencapai Rp40 juta per bulan dengan beban pajak yang ditanggung oleh APBD.
Syaefudin diduga menyewa jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau konsultan tidak bersertifikat untuk menggelembungkan nilai tunjangan tersebut hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp18 miliar, di luar tunjangan transportasi, gaji pokok, dan pendapatan lainnya.
Kemarahan massa kian memuncak lantaran kondisi ekonomi pejabat tersebut dinilai sangat kontras dengan realitas warga Indramayu.
Merujuk data BPS, Indramayu disebut sebagai salah satu daerah termiskin di Jawa Barat dengan upah minimum (UMR) di kisaran Rp2 juta per bulan.
Massa juga menyinggung gaya hidup mewah Syaefudin, termasuk kepemilikan sejumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain menuntut penghentian fasilitas wakil bupati, demonstran turut mendesak bupati untuk mencopot istri Syaefudin dari sejumlah jabatan strategis di daerah, seperti Ketua PKK, Ketua Dekranasda, dan Ketua PAUD yang mendapat sokongan anggaran Pemda, di samping posisinya saat ini sebagai anggota DPR.
Bupati Lucky Hakim: Tunggu Status Terdakwa Sesuai Aturan
Menanggapi gelombang tuntutan tersebut, Bupati Indramayu Lucky Hakim menyatakan bahwa pemerintah daerah memahami kegundahan masyarakat.
Namun, saat dihubungi melalui sambungan telepon, ia menegaskan bahwa seluruh langkah administratif harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Lucky meminta masyarakat memercayakan penanganan perkara ini kepada kejaksaan yang dinilainya tengah bekerja secara profesional.
Terkait desakan pencopotan dan penghentian tunjangan Syaefudin, Lucky menjelaskan bahwa kewenangan pemberhentian kepala atau wakil kepala daerah berada di tangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Saat ini status beliau masih tersangka, belum didakwa. Proses pemberhentian sementara oleh Kemendagri baru bisa dilakukan apabila statusnya sudah menjadi terdakwa," ujar Lucky.
Selama status hukumnya belum meningkat menjadi terdakwa, lanjut Lucky, seluruh gaji, tunjangan, dan fasilitas jabatan secara hukum masih melekat.
"Nanti apabila sudah berstatus terdakwa, Kemendagri akan memberhentikan sementara, dan pada saat itu pula seluruh fasilitasnya akan dihentikan sesuai peraturan," jelasnya.
Adapun mengenai desakan massa terkait jabatan istri Syaefudin, Lucky menegaskan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi posisi yang bersangkutan sebagai anggota DPR karena hal itu merupakan ranah partai politik.
Sementara untuk jabatan Ketua PKK dan posisi daerah lainnya, Lucky meyakini yang bersangkutan akan mengundurkan diri secara otomatis apabila suaminya kelak resmi berhenti sebagai Wakil Bupati.
"Jadi, tolong bersabar dan mari kita sama-sama menjaga kondusivitas. Izinkan saya fokus pada proses pembangunan Indramayu," tutur Lucky.