Respon Fenomena Gugur Massal PPPK Teknis 2022, Menpan RB dan BKN Akan Lakukan Upaya Ini, Simak Dua Solusi dari Menteri Anas

SUARA GARUT - Hanya sebagian kecil tenaga honorer teknis yang mampu menjawab soal CAT seleksi PPPK teknis membuat Persatuan Tenaga Teknis Indonesia (PTTI) menuai protes.

Akibatnya menurut koordinator PTTI Ginanjar Muhamad Riana, banyak jabatan yang tidak terisi.

Dikutip garut.suara.com, dari halaman Tribu  Gayo, tingkat kesulitan soal ujian dan poin nilai ambang batas yang teralu tinggi.

Sedangkan kisi-kisi materi ujian yang berikan jauh berbeda dengan soal yang diujikan di CAT.

"Hal ini akan mengganggu kinerja instansi, pusat maupun daerah se-Indonesia," ungkap ganjar dihimpun garut.suara.com dari berbagai sumber.

Oleh sebab itu, PTTI mendesak pemerintah segera membuat terobosan dengan melakukan evaluasi menyeluruh.

Terpisah, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, dan BKN melakukan upaya serius mengatasi persoalan PPPK teknis 2022.

Menteri Abdullah Azwar Anas dikutip dari Tribun Gayo, telah membahas persoalan ini, dengan dua langkah yang akan dilakukan BKN.

Menteri Abdulah Azwar Anas memerintahkan BKN untuk melakukan simulasi dan kajian terkait kelulusan dalam seleksi PPPK teknis 2022.

"Saya sudah bahas soal Passing Grade, dengan BKN, kita sedang simulasi beberapa hal soal penyesuaian passing grade, untuk potensi ada afirmasi-afirmasi," kata Menteri Anas.

Selanjutnya sambung Menteri Anas, pihaknya akan kumpulkan instansi pembina, agar kedepan kebutuhan instansi pembina bisa tetap terjawab dengan hasil rekrut yang ada.

"Tentu KemenpanRB, harus mengetahui kebutuhan kompetensi dari instansi pembina masing-masing jabatan," ujarnya.

Anas menyebutkan, nilai ambang batas ditentukan oleh masing-masing instansi pembina atau instansi sektoral jabatan fungsional.

Sedangkan terkait soal CAT, disusun oleh instansi pembina masing-masing jabatan, bersama konsorsium yang terdiri atas perguruan tinggi.

Serupa dengan Menteri Anas, Plt.BKN Bima Haria Wibisana, jajaranya akan melakuka simulasi atas afirmasi yang nantinya diterapkan.

"Terutama nilai ambang batas dan masa kerja dari tenaga non ASN atau tenaga honorer," pungasnya. (*)