SUARA GARUT - Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari PDI Perjuangan sekaligus Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berharap, jika ada penghapusan honorer, maka harus dilakukan secara bertahap.
Jika, pemerintah pusat benar-benar akan melaksanakan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, dan PP Nomor 49 Tahun 2018, maka per 28 November 2023, posisi honorer harus sudah dihapus.
Meski begitu,rencana penghapusan honorer oleh pemerintah pusat tersebut, sempat mendapat respon Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo.
Bacapres dari PDI Perjuangan itu, menuturkan daerah akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah pegawai di instansi.
Ganjar Pranowo menilai melonjaknya tenaga honorer, karena negara belum mampu menyediakan pegawai ASN sesuai kebutuhan.
Pemerintah daerah menyiasatinya dengan mengangkat tenaga honorer untuk menutupi kebutuhan pegawai.
Menurut Ganjar Pranowo kalaupun harus ada penghapusan Non ASN, dirinya berharap dilakukan secara bertahap, dan mempertimbangkan faktor sebaran tenaga pendidik.
Pasalnya kebutuhan tenaga pendidik di beberapa daerah masih cukup tinggi.
"Kalau honorer saya kira mesti ada tahapannya, ya karena kalau langsung dihapus, dan tenaganya kurang kita akan menyulitkan," kata Ganjar di kutip garut.suara.com dari chanel YouTube milik Humas Jateng.
Apalagi kata Ganjar kalau kita bicara tenaga pendidik, guru kurangnya masih banyak, termasuk persebarannya.
"Kalau kita mau hitung, terus kemudian disebarkan, Biasanya sih kalau disebarkan agak jauh ya harus negosiasi dulu dengan personilnya," kata ganjar.
Yayasan Yang menaungi sekolah swasta lanjut Ganjar, diminta untuk lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidiknya.
"Banyak sekali swasta yang bagus, tapi pendapatan yang belum bagus," kata Ganjar dari chanel YouTube Humas Jateng.
Yayasan katanya, diminta untuk lebih perhatian khususnya dalam managerial, dan kesejahteraannya.
"Ini menurut saya menjadi penting dan itu bisa di subsidi silang sebenarnya," pungkasnya. (*)
TERPOPULER
