SUARA GARUT - Keluarga mantan kepala sekolah diduga ingin menguasai lahan tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang pemanfaatannya diberikan kepada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Leles Kabupaten Garut.
Tanah seluas 1800 meter persegi dengan sertifikat milik Pemprov Jabar itu menurut informasi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Enjang Tedi, yang turun ke lokasi untuk investigasi, menemukan fakta, tanah tersebut memang milik Pemprov Jabar, dengan sertifikat yang diterbitkan tahun 2011.
" Menurut saya Ini kan dalam rangka penyelamatan aset. Masa tana kita dipergunakan orang lain, sederhana sebetulnya tinggal ada keberanian Pemprov melakukan eksekusi, melakukan penataan dan mengamankan asetnya karena asetnya jelas milik Pemprov," katanya.
Lanjutnya, saat ini sekolah yang berlokasi di Jalan Raya Leles Kadungora itu, butuh pengembangan fasilitas untuk kepentingan persyaratan akreditasi.
Disebutkannya, tanah kosong yang dikuasai pihak lain itu lokasinya bersebrangan dengan bangunan Sekolah yang sudah berdiri sejak tahun 1964 itu.
Namun oleh pihak keluarga mantan kepala sekolah dan guru di sana itu, dibangun kios kios dan yang menempatinya menyewa kepada pihak lain, bukan ke pihak sekolah
" Sebetulnya menurut pihak sekolah, sudah dibicarakan dengan pihak keluarga mantan kepala sekolah yang bersangkutan, tapi tetap tidak mau melepas tanah aset Pemprop yang peruntukannya jelas untuk SMAN 2," tuturnya.
Enjang Tedi memfasilitasi keinginan Kasus ini dengan mengkomunikasikan kepada pihak Pemprov, baik ke Disdik Provinsi, Kabid Disdik, Biro hukum dan akan diteruskan ke Bagian Aset Pemprov.
" Sepulang dari sekolah (SMAN 2) saya langsung menemui Pak Bupati Garut, membicarakan hal ini. Sekalipun ini aset Pemprov karena lokasinya di Garut, nanti kalau ada pengamanan aset itu kan ada Satpol PP, Pak Bupati komitmen siap mengamankan aset ini," katanya.
Baca Juga: Pamer Gaji Rp 34 Juta, Dokter Ngabila Salama Dipanggil Inspektorat DKI Hari Ini
Ia mengapresiasi langkah Kadisdik Provinsi yang telah memerintahkan Kepala KCD untuk menyampaikan kronologis kasusnya. KCD pun sudah meminta ke kepala sekolah dan sudah direspon.
Diharapkannya, keinginan sekolah ini bisa segera dikabulkan oleh Pemprov Jabar, demi pengamanan aset dan pengembangan sekolah. (*)
Editor: Farhan
