REGIONAL:
SUARA GARUT - Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah di gedung Nusantara II Senayan Jakarta, pada Rabu, (24/05/2023).
RDP bersama pemerintah tersebut menghadirkan Kemendikbudristek, KemenpanRB, Kemenkeu, dan Kmendagri.
Akan tetapi Menteri yang hadir dalam RDP tersebut hanya Kemendikbudristek, Menteri Nadim Makarim, tiga menteri lainya berhalangan hadir.
Meski begitu, politisi PDI Perjuangan Rano Karno sekaligus anggota Komisi X DPR Ri menyayangkan atas ketidak hadiranya Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menurut Rano Karno, RDP yang membahas penyelesaian guru PPPK 2021-2023 tersebut yang paling penting adalah terkait kepastian masalah anggaran.
Banyak daerah yang enggan mengusulkan formasi guru PPPK, karena kekhawatiran soal anggaran, meski sebenarnya telah terbit PMK nomor 212/PMK.07 Tahun 2022.
Akan tetapi tanpa kehadiran Menteri Keuangan secara langsung dalam RDP, dinilai Rano Karno, seolah dianggap komisi X tidak penting.
"Barangkali tidak menjadi kecewa kalau kementerian Keuangan hadir, agar kita paham bagaimana posisi X ini, mudah-mudahan kami tidak dianggap tidak penting," kata Rano Karno dalam RDP.
Padahal menurut pemeran sodoel dalam Sinetron si doel anak sekolahan itu, inti dari pembahasan RDP permasalahan guru PPPK adalah terkait anggaran.
Dia menyayangkan RDP sepenting ini, tidak satupun dari Kemenkeu yang hadir, padahal ini menyangkut gaji dan tunjangan guru PPPK ditahun 2024.
"Apa yang mau di rakerkan ini ujung-ujungnya angka, kekuatan ekonomi itu ada dimana, jadi barangkali kita yang ada disini saling menoleh, bagaimana kita menyikapi," kata Rano Karno.
Meski begitu kata Legislator Dapil Banten III ini, dia mengapresiasi kinerja Mendikbudristek, yang sudah bekerja keras dan berani menyusun rumusan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada guru PPPK daerah. (*)
TERPOPULER
