big carousel
-
Jati Diri IKN Diduga Dikhawatirkan, Anggota DPR RI Berharap Budaya Kaltim Bisa Bertahan
Bahasa dan budaya Suku Paser harus terus dilestarikan.
Selengkapnya -
Ada 105 Guru Honorer dari Balikpapan dan PPU Dapat SK PPPK, Hetifah: Demi Kemajuan Pendidikan
"...Semoga SK ini bisa menjadi oase bagi ketulusan perjuangan para guru honorer di Kaltim, ujarnya.
Selengkapnya -
Ketua Komisi X DPR RI Setuju Jika Proses Naturalisasi Jordi Amat Dibatalkan
Publik mendesak PSSI untuk menghentikan proses naturalisasi Jordi Amat, hal itu juga mendapatkan persetujuan dari Ketua Komisi X DPR RI.
Selengkapnya -
Anggota DPR RI Ini Sebut Peluang Kaltim di Sektor Pariwisata dan Ekraf Tinggi
Walaupun usaha kesannya bukan kreatif, seperti nasi goreng, lalap, gudeg, tetap harus mengemas dan memasarkan produknya dengan cara kreatif."
Selengkapnya -
Wisata dan Ekonomi Kreatif di IKN Nusantara Harus Dikembangkan, Hetifah Sjaifudian Desak Langsung Pemkab PPU Soal Ini
"Potensi wisata dan ekonomi kreatif sudah harus dikembangkan sambut pindahnya ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur," ujarnya.
Selengkapnya -
Hetifah Desak Kemendikbudristek Keluarkan SE Cegah Penularan Hepatitis Akut di Sekolah
Sejauh ini, diketahui bahwa secara umum penularan hepatitis melalui oral-fekal bukan udara seperti Covid-19."
Selengkapnya -
Belum ada SK dan Nomor Induk, Nasib Guru Honorer Kaltim yang Lolos PPPK Dipertanyakan
Bahkan ternyata usulan di BKN masih nol. Bagaimana solusi terkait hal ini? tanyanya.
Selengkapnya -
Hetifah Sjaifudian Ajak Budayawan di IKN Nusantara Manfaatkan Dana Indonesiana, Apa Itu?
Dana Indonesiana diluncurkan oleh Kemendikbudristek dengan dukungan Kementerian Keuangan.
Selengkapnya -
Dekat dengan IKN Nusantara, Hetifah Sjaifudian Kaget Pendidikan di Paser Memprihatinkan
"Ada sekolah tidak memiliki komputer. Ada yang punya komputer tapi tidak ada akses internet," singgungnya.
Selengkapnya -
Baru Dilantik, Kepala Otorita IKN Nusantara Diingatkan Hal Ini oleh Hetifah Syaifudian
"Pembangunan IKN harus mengutamakan prinsip..."
Selengkapnya -
Putra Aa Umbara Tak Berminat Jadi Wakil Bupati Bandung Barat
"Perlu saya tegaskan lagi bahwa saya dalam posisi sama sekali tidak berpikir untuk masuk ke ranah eksekutif dalam hal ini Wakil Bupati (Bandung Barat)," kata Putra Aa Umbara.
Selengkapnya -
Ketua Komisi X DPR RI Setuju PTM 100 Persen Harus Segera Dievaluasi
Pemerintah daerah bisa menghentikan PTM dan kembali ke Pembelajaran Jarak Jauh atau sekolah online.
Selengkapnya -
Komisi X DPR RI Minta Pemerintah Tak Nekat Gelar PTM 100 Persen jika Kasus COVID-19 Naik
"Jadi kalau terkait Omicron kan ada peraturan SKB 4 menteri, di sana sudah mengatur apa saja persyaratan untuk bisa melakukan tatap muka," kata politikus Partai Golkar itu.
Selengkapnya -
Kunjungan Komisi X DPR RI, Wali Kota Pontianak Curhat Soal Zonasi dan Guru PPPK
Edi pun curhat bahwa persoalan zonasi adalah wewenang pusat sehingga butuh koordinasi dari berbagai pihak.
Selengkapnya -
DPR Minta Pemerintah Perbaiki Sistem Seleksi PPPK Bagi Guru Honorer
"Ini menjadi momentum perbaikan, semestinya tidak perlu ada dinamika dulu, kemudian baru ada afirmasi penyesuaian," kata Huda.
Selengkapnya -
Ramai Naturalisasi, Atlet Lokal Diminta Jangan Berkecil Hati
Indonesia kembali melakukan proses naturalisasi, kali ini untuk keperluan tim nasional basket Merah Putih.
Selengkapnya -
Usai Dengar DPR Keberatan, Menteri Nadiem Siap Kaji Soal Pajak Pendidikan
"Untuk sekolah itu tentunya akan kami kaji. Karena tentunya kami harus mendalam dahulu untuk melihat situasinya."
Selengkapnya -
Tanpa Izin BPOM, Pagi Ini Anggota DPR Disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD
Pimpinan Komisi IX DPR mengibaratkan seperti memilih produk, setiap orang memiliki kesukaan akan merek, tidak bisa dipaksakan.
Selengkapnya -
Komisi X DPR RI Dukung PSSI Gelar Kompetisi
Perhatian Komisi X DPR RI ini diapresiasi secara khusus oleh Ketua Umum PSSI.
Selengkapnya -
Kuatkan Pondasi Pembinaan Atlet, Pemerintah Bahas Revisi UU SKN
Pemerintah terus menggelar pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN).
Selengkapnya