REGIONAL:
SUARA GARUT - Pemerintah pusat berencana mengambil data pokok Pendidikan (Dapodik) 2022 sebagai patokan Kemendikbudristek pada Seleksi PPPK 2023 yang akan datang.
Mendengar kabar Cut Off data dapodik 2022 sebagai patokan seleksi PPPK 2023, guru P1 tanpa formasi di buat meradang.
Guru P1 tanpa formasi tentu menolak kebijakan tersebut, karena akan banyak merugikan guru honorer yang tidak terintegrasi ke data dapodik sebelumnya.
Hal tersebut seperti disampaikan Ketum FGHNLPSI Heti Kustrianingsih kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Menurut Heti, dari 62,546 guru P1 tanpa formasi PPPK saat ini banyak yang sudah pindah sekolah, bakan daerah.
Pindahnya mereka dari sekolah lama, lantaran dikeluarkan dari sekolah itu akibat sudah dinyatakan lulus passing grade (PG) dalam seleksi ASN PPPK.
Jika Pemerintah tetap mengambil data dapodik tahun 2022, tentu saja yang bersangkutan sudah pindah dari sekolah lama karena telah dikeluarkan oleh sekolahnya.
Nasib malangnya, meski mereka sudah dikeluarkan dari sekolah karena lulus PPPK, sayangnya guru tersebut masih belum mendapatkan penempatan tugas hingga saat ini.
Bukan hanya itu, kata Heti tidak sedikit pula guru P1 lulus passing grade tanpa penempatan, beralih tugas ke daerah lain.
Mereka mencari sekolah baru yang mau memperkerjakan, seorang lulusan seleksi ASN PPPK tanpa mendapat penempatan atau formasi.
Heti mencontohkan, banyak guru SMP mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan (PKWU) pindah kedaerah lain, meski masih dalam satu Provinsi.
Akan tetapi, sambung Heti akan sia-sia perjuangan mereka jika Kemendikbudristek bersikukuh mengambil data dapodik, atau Cut Off data 2022.
"Pasti akan banyak guru yang P1 tidak memenuhi syarat, mereka seperti ayam kehilangan induknya," kata heti.
Pasalnya sekolah tempat bernaung secara sepihak malah memberhentikanya, karena dinilai sudah lulus Passing grade seleksi ASN PPPK.
Faktanya, kata Heti tahun 2021-2022, tercatat 193,954 guru honorer tidak mendapatkan penempatan, mirisnya, tidak semua dipertahankan oleh sekolah yang bersangkutan.
Pihak Yayasan atau sekolah Negeri memintanya untuk mencari sekolah lain, otomatis data di dapodik sudah dikeluarkan.
"Memang paling banyak yang diberhentikan itu guru swasta, tapi guru di sekolah negeri juga tidak sedikit," ujarnya.
Untuk mengamankan agar nama tetap tercatat di dapodik, para guru lulus PG itu berusaha kembali untuk mencari sekolah lain.
Heti berharap dalam rakor 48 daerah bersama Kemendikbudristek, perihal itu dapat diaspirasikan.
"Kami berharapkan daerah sepakat menyuarakan agar Cut Off Data dapodik per tahun 2023 atau yang terkini," pungkasnya. (*)
TERPOPULER
