Kemendikbud Keluarkan Aturan Baru Seragam Sekolah Mulai Tahun Ajaran 2023/2024, Berikut Penjelasannya

SUARA GARUT - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan atuaran baru terkait seragam sekolah.

Aturan tersebut akan diberlakukan mulai tahun ajaran baru 2023/2024.

Aturan baru seragam sekolah ini akan diterapkan di semua jenjang tingkatan sekolah, mulai tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK di seluruh Indonesia.

Aturan tersebut diberlakukan seiring dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Siswa di Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Aturan seragam baru ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan identitas bagi para siswa, sambil tetap memperhatikan kebebasan beragama dan kepercayaan mereka.

Salah satu ketentuan yang masih berlaku adalah penggunaan seragam nasional.

Diketahui, seragam nasional merupakan jenis seragam wajib yang harus digunakan pada setidaknya hari Senin dan Kamis, serta saat pelaksanaan upacara bendera di sekolah. 

Untuk model dan warna seragam nasional bervariasi sesuai dengan jenjang pendidikan, misalnya, siswa SD/SLB menggunakan kemeja putih dengan rok atau celana merah hati.

Sementara siswa SMP/SMPLB menggunakan kemeja putih dengan rok atau celana biru tua, dan siswa SMA/SMALB/SMK/SMKLB menggunakan kemeja putih dengan rok atau celana abu-abu.

Selain seragam nasional, ada pula seragam pramuka yang mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Sementara itu, untuk hari penggunaan seragam pramuka ditentukan oleh masing-masing sekolah. 

Meski memiliki keleluasaan dalam menetapkan model dan warna seragam khas sekolah, hal ini harus tetap memperhatikan hak setiap siswa dalam menjalankan agama dan kepercayaannya.

Hari penggunaan seragam khas sekolah dapat ditentukan sekolah masing masing.

Kemudian, pakaian adat juga menjadi bagian dari aturan terbaru mengenai seragam sekolah. 

Model dan warna pakaian adat mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sambil tetap memperhatikan hak setiap siswa dalam menjalankan agama dan kepercayaan mereka.