SUARA GARUT - Negara menjamin kebebasan terhadap warga negaranya untuk berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dalam sebuah organisasi.
Hal tersebut sesuai dengan pasal 28E, ayat 3 UUD 1945, pasal 28C ayat 2, setiap individu berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif dalam organisasi.
Kehadiran organisasi profesi guru, merupakan wujud demokrasi dalam berserikat dan berkumpul sesuai visi dam misinya masing-masing.
Telah sama-sama kita sadari dan pahami, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjadi organisasi profesi sesuai UU guru dan dosen yang mendapat pengakuan pemerintah.
Oleh sebab itu, setiap guru sekolah, dianjurkan menjadi anggota PGRI.
Hal ini tentu sejalan dengan kehendak pasal 44 ayat 3, yang menyebutkan bahwa Organisasi profesi guru harus memenuhi syarat tertentu.
Minimal 25 persen guru diwilayah kabupaten kota terdata dan tersebar diwilayh tersebut.
Kemudian kepengurusanya berada di pusat dan semua Provinsi minimal 75 persen di Kabupaten Kota.
Memiliki kode etik yang mengingat prilaku guru dalam tugas keprofesionalanya.
Baca Juga: Pinkan Mambo Kuliti Aib MA Putrinya yang Pernah Diperkosa Ayah Tiri: Nakal Enggak Bisa Diatur
Dan memiliki Dewan Pusat Kehormatan Guru sampai di tingkat Kabupaten Kota.
Setiap guru haruslah memiliki komitmen untuk meningkatkan eksistensi profesi tersebut.
Namun seiring bergeraknya bangsa ini menuju era reformasi, turut memberi angin segar terhadap bermunculanya organisasi guru.
Saat ini, organisasi guru serta organisasi yang melibatkan guru telah menjamur.
Salah satunya adalah organisasi guru Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK).
Namun sangat disayangkan, meski dijamin tentang kebebasan berpendapat dan berserikat, komunitas guru PPPK banyak bermunculan.
