Suara.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengusulkan jabatan Menteri Kesehatan di era kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla diisi kalangan profesional dunia kesehatan dan bukan dari politisi.
"Terlalu riskan menurut saya kalau menyerahkan ke politisi, terlebih jika politisi itu tidak mengerti soal kesehatan," kata Ketua Umum PB IDI Zaenal Abidin MH, di Jumat (17/10/2014).
Ia mengatakan, selain dari kalangan profesional dunia kesehatan, calon menteri kesehatan tersebut juga harus dekat dengan sumber daya manusia di bidang kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, hingga apoteker.
"Artinya kalau dia ngomong apa, dia didengar oleh semua kelompok. Karena kalau ditolak oleh kelompok ini saya yakin dia akan lumpuh. Oleh karena itu dia meski diterima dengan baik," katanya.
Zaenal menambahkan, seorang menteri kesehatan, paling tidak harus mengerti tentang konsep kesehatan. Dan konsep kesehatan, menurutnya, tidak selalu berbicara tentang pembangunan rumah sakit semata.
Seorang menteri kesehatan, lanjutnya, juga harus bisa membangun komunikasi dengan kementerian terkait dalam melaksanakan jabatannya agar bisa melihat pembangunan kesehatan itu secara utuh. Ia mengingatkan pembangunan kesehatan bersifat lintas sektoral. Karena kesehatan harus didukung infrastruktur dan air bersih serta sanitasi yang baik.
IDI juga berharap menkes yang baru nanti punya konsep pembangunan dan mutu pelayanan kesehatan yang matang di Indonesia.
"Kita bicara jaminan kesehatan nasional. Ada banyak orang mengerti konsep, tapi tidak mengerti teknisnya. Lalu dia harus punya konsep memadukan jaminan sosial dan pelayanan, termasuk persebaran pelayanan seperti membuat streageti pelayanan di daerah, persebaran dokter di daerah terpencil," katanya. (Antara)
