Suara.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan untuk pertama kalinya anggaran belanja kesehatan mendapatkan jatah lima persen dari total belanja negara dalam RAPBN 2016.
"Untuk pertama kali dalam sejarah, pemerintah bisa memenuhi amanat UU Kesehatan yaitu anggaran kesehatan lima persen dari total belanja," ujarnya dalam jumpa pers Nota Keuangan dan RAPBN 2016 di Jakarta, Jumat.
Menkeu menjelaskan dari total belanja negara dalam RAPBN 2016 sebesar Rp2.121,3 triliun, anggaran kesehatan mendapatkan alokasi sebesar Rp106,1 triliun atau meningkat Rp31,8 triliun dari pagu APBN-P 2015 sebesar Rp74,3 triliun.
Peningkatan Rp31,8 triliun tersebut relatif tinggi setelah kenaikan dana transfer ke daerah dan dana desa yang memperoleh kenaikan alokasi Rp117,6 triliun dan belanja non kementerian lembaga yang mendapatkan tambahan Rp34,6 triliun dalam RAPBN 2016.
Dana anggaran untuk memperbaiki pelayanan di sektor kesehatan itu sebanyak Rp84 triliun akan berada dalam pos belanja pemerintah pusat dan sebesar Rp22,1 triliun menjadi bagian dari transfer ke daerah dan dana desa.
Dana tersebut rencananya akan dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan jaminan sosial kesehatan, pembangunan rumah sakit pratama, serta mencegah terjadinya kekurangan gizi di berbagai tempat.
Sementara itu, pemerintah masih memberikan alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara yaitu Rp424,8 triliun atau meningkat Rp16,2 triliun dari pagu dalam APBN-P 2015 sebesar Rp408,5 triliun.
Dana tersebut akan tersebar dalam pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp143,8 triliun, transfer ke daerah dan dana desa sebanyak Rp275,9 triliun dan pembiayaan anggaran sebesar Rp5 triliun. [Antara]
TERPOPULER
