Suara.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan peningkatan angka kasus virus corona Covid-19 hingga memecahkan rekor tertinggi secara global pekan lalu bukan hasil dari pengujian virus corona yang dilakukan secara besar-besaran di beberapa negara.
"Kami tidak percaya bahwa ini adalah fenomena (yang disebabkan oleh) pengujian Covid-19," kata Mike Ryan, direktur eksekutif program kedaruratan WHO, Senin (22/6/2020).
"Saat Anda melihat ke daftar pasien di rumah sakit, (mereka) meningkat di beberapa negara dan kematian juga meningkat. Itu bukan karena banyaknya tes," sambungnya, dilansir CNBC.
Diketahui pada Minggu (21/6/2020), jumlah kasus baru yang dilaporkan ke WHO melonjak lebih dari 183.000 hanya dalam sehari, angka terbanyak yang dilaporkan sejauh ini.
Berkaitan dengan pernyataan WHO, pada hari sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta kepada para pejabatnya untuk memperlambat pengujian. Menurutnya, banyaknya tes yang dilakukan adalah alasan naiknya kasus virus corona di AS.
"Kita tahu pengujian adalah pedang bermata dua. Sekarang, kita menguji 25 juta orang, mungkin 20 juta orang lebih banyak daripada (negara) lain. Jerman dan Korea Selatan telah melakukan banyak hal," kata Trump, Sabtu (20/6/2020).
"Tapi inilah bagian yang buruk, ketika Anda melakukan pengujian sejauh itu, Anda akan menemukan lebih banyak kasus. Jadi, saya berkata kepada orang-orang saya untuk memperlambat tes corona," sambungnya, dilansir dari The Health Site.
WHO mengatakan, peningkatan jumlah kasus ini disebabkan oleh epidemi yang sedang berkembang di sejumlah negara padat penduduk di waktu yang sama, sekaligus di seluruh dunia.
"Jadi dari perspektif itu sejumlah besar negara berkontribusi pada peningkatan keseluruhan," katanya.
Baca Juga: Bikin Heboh, Dokter Ini Tak Sadar Kena Virus Corona dan Tetap Bekerja
Sementara itu, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan semua negara sedang menghadapi 'keseimbangan yang rapuh' antara melindungi rakyat sambil meminimalkan kerusakan sosial dan ekonomi.
"Ini bukan pilihan antara kehidupan dan mata pencaharian. Negara bisa melakukan keduanya," katanya.
