Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Masih Nunggak, Pengaruh ke Pelayanan?

Suara.com - Hingga kini pemerintah disebut masih memiliki tunggakan ke rumah sakit terkait dengan perawatan dan pengobatan pasien Covid-19. Hal itu sempat diungkapkan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan prof. dr. Abdul Kadir.

Ia mengatakan, bahwa tunggakan itu terjadi karena dana dari Kementerian Keuangan belum turun.

"Memang di akhir Desember ini ada beberapa yang tidak bisa kita bayarkan oleh karena sudah akhir tahun. Di mana memang KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dari Kementerian Keuangan sudah tutup, di samping itu juga ada yang masih butuh verifikasi. ," papar Kadir dalam webinar virtual Satgas Covid-19, Rabu (27/1/2021).

Hal itu juga dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), drg Iing Ichsan Hanafi. Ia mengatakan bahwa dana yang ditunggak oleh pemerintah ke rumah sakit hingga triliunan rupiah.

Petugas tenaga kesehatan tengah mempersiapkan tempat tidur untuk pasien Corona. [ANTARA]

"Memang untuk perawatan pasien Covid-19 dijamin pemerintah. Tapi yang memang sekarang jadi kendala di tahun 2021 klaimnya belum keluar" kata Ichsan dalam Katadata Forum Virtual Series "Rumah Sakit Terancam Kolaps, Lalu Bagaimana?' di Instagram, Kamis, (11/2/2021).

Lantas apakah keterlambatan pembayaran itu akan berpengaruh terhadap pelayanan terhadap pasien. Ichan sendiri mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan kualitas pelayanan.

"Pelayanan kita mengikuti standar yang ada, jangan khawatir. Tapi memang agak berat kalau sampai Februari belum dibayarkan, kami harus mencari pendanaan dari yang lain," ujar Ichsan.

Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah beberapa kali bertemu dengan pemerintah untuk membahas keterlambatan itu.

"Kita sudah beberapa kali pertemuan dengan pemerintah untuk strategi ini rumah sakit bisa ada talangan dari bank, mungkin ini bisa ada talangan dari pemerintah jadi bisa berjalan dengan baik dan melayani pasien dengan lebih optimal," kata dia.

"Sejauh ini pembelian obat dan alat kesehatan masih berjalan, tapi kalau akhir Februari tidak berjalan kita akan tergopoh-gopoh."