- Layanan navigasi pasien mendampingi penderita kanker paru mengatasi hambatan rujukan serta pengobatan secara tepat waktu.
- Keberadaan navigator pasien terbukti memangkas waktu dari temuan awal rontgen hingga dimulainya pengobatan hampir dua puluh hari.
- Indonesia memerlukan kolaborasi lintas sektor agar integrasi layanan navigasi pasien masuk ke dalam sistem kesehatan nasional.
Suara.com - Perjalanan pasien kanker paru dalam mendapatkan layanan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari diagnosis, proses rujukan, pemeriksaan hingga akses pengobatan.
Karena itu, penguatan layanan navigasi pasien (patient navigation) dinilai penting untuk membuat layanan kanker lebih cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Momentum Hari Kanker Paru Sedunia menjadi kesempatan untuk kembali menyoroti pentingnya sistem yang membantu pasien melewati setiap tahapan penanganan kanker secara lebih mudah.
Data GLOBOCAN 2022 menunjukkan terdapat sekitar 2,4 juta kasus baru kanker paru di dunia atau 12,4 persen dari seluruh kasus kanker. Kanker paru juga menyumbang 18,7 persen dari total kematian akibat kanker pada 2022.
Di Indonesia, kanker paru termasuk salah satu kanker dengan angka kematian tinggi. Kondisi ini memperkuat kebutuhan terhadap layanan yang mampu mempercepat deteksi, diagnosis, rujukan, dan pengobatan pasien.
Apa Itu Navigasi Pasien?
Navigasi pasien merupakan layanan pendampingan dan koordinasi yang membantu pasien kanker, keluarga, serta caregiver menjalani rangkaian pelayanan kesehatan, mulai dari skrining, diagnosis, rujukan, pengobatan hingga tindak lanjut setelah terapi.
Navigator pasien dapat membantu mengatasi berbagai hambatan, seperti keterbatasan informasi, proses administrasi, kendala transportasi dan biaya, hingga kebutuhan dukungan psikologis.
Pasien juga dapat memperoleh bantuan untuk memahami hasil pemeriksaan, mengatur jadwal kontrol, terhubung dengan tenaga kesehatan yang tepat, serta memastikan tahapan pengobatan tidak tertunda.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut navigasi pasien sebagai intervensi berbasis bukti yang membantu pasien melewati sistem layanan kanker yang kompleks agar mendapatkan diagnosis dan pengobatan secara tepat waktu.
Bisa Pangkas Waktu Menuju Pengobatan
Pentingnya navigasi pasien juga ditunjukkan dalam Consensus Statement: Patient Navigation: Improving Care and Outcomes in Lung Cancer.
Salah satu studi yang dirangkum dalam dokumen tersebut menunjukkan keberadaan navigator pasien dikaitkan dengan pengurangan rata-rata hampir 20 hari, dari temuan awal melalui foto toraks hingga dimulainya pengobatan.
Presiden Direktur AstraZeneca Indonesia, Esra Erkomay, mengatakan ketahanan sistem kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan obat, teknologi, dan fasilitas, tetapi juga kemampuan menghubungkan setiap tahapan pelayanan.
“Layanan navigasi pasien adalah mekanisme yang menjembatani kesenjangan tersebut. Ketika pasien dapat bergerak lebih cepat dari deteksi, diagnosis, hingga pengobatan, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pasien, tetapi juga oleh sistem kesehatan,” ujar Esra.
Menurutnya, koordinasi yang lebih baik juga dapat mendukung penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan membantu mengendalikan beban pembiayaan kesehatan.
Perlu Masuk dalam Sistem Kesehatan
Sejumlah negara telah mengintegrasikan navigasi pasien dalam layanan kanker. Di Inggris, NHS menempatkan Clinical Nurse Specialist sebagai salah satu titik kontak pasien sejak diagnosis hingga tindak lanjut.
Sementara di Amerika Serikat, rumah sakit kanker terakreditasi melalui Commission on Cancer diwajibkan memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi hambatan pasien dan memastikan kesinambungan layanan.
Di Indonesia, penguatan ekosistem navigasi pasien dinilai perlu menjadi bagian dari upaya membangun layanan kanker yang lebih terintegrasi.
Implementasinya membutuhkan kolaborasi pemerintah, BPJS Kesehatan, rumah sakit, organisasi profesi, organisasi pasien, akademisi, dan sektor swasta.
“Layanan navigasi pasien tidak bisa berdiri sendiri. Kita membutuhkan komitmen jangka panjang, standar layanan yang jelas, dan dukungan kebijakan agar layanan ini menjadi bagian dari sistem kesehatan, bukan hanya inisiatif sesaat,” kata Esra.