REGIONAL:
Suara Joglo - Kemarin, Rabu (21/12/2022), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengobok-obok kantor Pemprov Jawa Timur ( Jatim ). Bahkan tim penyidik masuk ke ruang Gubernur Khofifah dan Wakilnya Emil Dardak.
Ini merupakan yang pertama kali tim penyidik KPK masuk ke ruang kerja gubernur Jatim. Penyidikan ini terkait dengan kasus suap yang dana hibah Pemprov Jatim yang menimpa Wakil DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.
Penyidikan yang dilakukan KPK dengan menggeledah ruangan sejumlah pejabat Pemprov Jatim, termasuk ruangan gubernur dan wakil gubernur, ini terjadi sehari setelah kunjungan Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi ) pada Selasa, 20 Desember 2022.
Hari itu Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jatim, tepatnya ke sejumlah daerah salah satunya Nganjuk. Dalam kunjungan tersebut presiden ditemani oleh Gubernur Khofifah memantau kondisi pasar dan melakukan sejumlah kegiatan lain.
Sehari setelah kunjungan presiden, tim KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja sejumlah pejabat. Mulai dari ruangan gubernur dan wakilnya, kemudian Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) sampai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Kemudian KPK juga menggeledah ruang kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim. Dari penggeledahan itu tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen, di antaranya dokumen penyusunan anggaran APBD.
"Dari penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan, antara lain berbagai dokumen penyusunan anggaran APBD dan bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara dugaan suap pengelolaan dana hibah dari APBD Jatim," ujar Ali dikutip dari ANTARA, Kamis (22/12/2022).
Namun soal temuan dokumen itu disikapi berbeda oleh Khofifah dan Sekdaprov Jatim Adhy Karyono. Khofifah mengatakan tidak ada berkas di ruang kerjanya yang dibawa oleh para penyidik KPK.
"Yang terkonfirmasi di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang wagub tidak ada dokumen yang dibawa. Di ruang sekda ada 'flashdisk' yang dibawa. Posisinya seperti itu," kata Khofifah di Mapolda Jatim.
Khofifah menegaskan dirinya dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak serta Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono menghormati proses yang tengah dilakukan KPK.
"Kami semua jajaran Pemprov Jatim siap untuk membantu mendukung data jika dibutuhkan KPK," katanya menambahkan.
Sementara itu Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengatakan tidak diperiksa dan digeledah komisi. Ia juga mengklaim tidak ada dokumen yang diambil dari ruang kerjanya. Jawaban Adhy ini berbeda dengan penjelasan Khofifah.
"Saya nggak tahu persis ya (Berkas-berkas disita). Karena tadi kan di biro-biro, ada Biro Kesra, Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan (Biro AP) dan Bappeda Jatim. Di sini (ruang Sekdaprov Jatim) hanya dipinjam tempat untuk sekretariat saja," katanya.
Apakah benar ada penggeledahan di ruang Sekdaprov, Wagub dan Gubernur? "Nggak ada digeledah, hanya dilihat-dilihat saja oleh KPK. Saya nggak lihat kalau ada berkas yang diambil KPK," ujarnya menambahkan.
TERPOPULER
