REGIONAL:
Suara Joglo - Sejak siang tadi nama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali trending Twitter. Namun kali bukan kegaduhan akibat soal ramalan cuaca, melainkan soal kebijakannya yang disorot.
BRIN disebut-sebut telah menghentikan program pemantau sistem peringatan dini tsunami (Ina-TEWS). Gara-gara isu ini, DPR RI pun mencak-mencak. Anggota Komisi VIII DPR RI Wastam mengaku terkejut ketika mendengar kabar tersebut.
Ina-TEWS merupakan kepanjangan dari Indonesia Tsunami Early Warning System. Program ini diresmikan di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kalau dikaitkan dengan sistem peringatan dini, ini (penghentian program Ina-TEWS) saya malah baru tahu," katanya, Kamis (02/02/2023).
Wastam mengatakan hal itu terkait adanya pemberitaan yang menyebutkan bahwa ruangan pemantau Indonesia Tsunami Observation Center (Ina-TOC) di Gedung Soedjono Poesponegoro, di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, tidak ada aktivitas dalam satu tahun terakhir, sehingga muncul dugaan jika program Ina-TEWS telah dihentikan oleh BRIN.
Terkait dengan hal itu dia menyatakan akan mempertanyakan penghentian program Ina-TEWS tersebut melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial (Kemensos) selaku mitra Komisi VIII DPR RI.
Menurut dia, hal itu akan dilakukan karena BNPB dan Kemensos juga menangani atau berkaitan dengan permasalahan tersebut.
"Saya pasti akan mempertanyakan (ke BNPB dan Kemensos), karena BRIN bukan mitra kami, saya akan mempertanyakan ke mitra kami, terutama ke BNPB, kok sampai dihentikan," jelasnya.
Ia mengatakan jika program Ina-TEWS sampai benar-benar dihentikan, risikonya sangat besar sekali ketika terjadi tsunami tanpa adanya sistem peringatan dini.
"Kecuali kalau ada sistem yang baru, yang lebih efektif, enggak apa-apa kalau (yang lama) dihentikan oleh BRIN. Tapi kalau enggak ada (sistem yang baru), terus sudah dihentikan, pasti kita akan memberikan evaluasi untuk hal ini," tegasnya.
Oleh karena itu, kata dia, harus ada solusi dari BRIN jika program Ina-TEWS benar-benar dihentikan karena ketika terjadi bencana tsunami yang menimbulkan banyak korban, siapa yang harus bertanggung jawab.
Menurut dia, program Ina-TEWS dibutuhkan mengingat sejumlah wilayah Indonesia merupakan daerah rawan tsunami, seperti di pesisir selatan Jawa mulai dari Ujungkulon sampai Banyuwangi.
"Apalagi berdasarkan prediksi, wilayah kita mempunyai potensi terjadi gempa yang kekuatannya sangat besar (gempa megathrust)," kata Wastam.
TERPOPULER
