Menkopolukam, Mahfud MD menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam memajukan lembaga pendidikan Al Zaytun guna memenuhi hak konstitusional siswa dan santri dalam memilih dan menerima pendidikan.
Menurut Mahfud, pemerintah bertekad untuk tidak menutup lembaga pendidikan manapun.
"Kami akan terus mengembangkan dan memberdayakan lembaga ini sesuai dengan hak konstitusional, memberikan kebebasan kepada siswa, wali murid, santri, dan wali santri untuk memilih lembaga pendidikan mereka, tetapi dengan pengawasan dan pengendalian terhadap materi yang diajarkan. Itulah intinya," ungkap Mahfud dikutip, Selasa (18/7/2023).
Pemerintah melihat Al Zaytun sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan prestasi luar biasa, dengan siswa dan santri yang berbakat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menyelamatkan Al Zaytun sebagai lembaga pendidikan.
"Tetapi, bagaimana kita dapat menyelamatkannya, kita harus menunggu perkembangan hukum terkait dengan Panji Gumilang, pimpinan Al Zaytun," tambahnya.
Sementara itu, terkait dengan Panji Gumilang, Mahfud menjelaskan bahwa saat ini ia sedang menjalani proses hukum terkait laporan masyarakat mengenai dugaan penodaan agama yang melanggar UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan/atau penodaan agama.
Pemerintah juga melaporkan dugaan pencucian uang yang terkait dengan kekayaan Yayasan Al Zaytun. Menurut Mahfud, sebanyak 145 rekening pribadi dari total 256 rekening telah diblokir, termasuk beberapa rekening yayasan lainnya.
"Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban," tegasnya.
Dia menegaskan bahwa semua proses hukum tidak boleh dipercepat. Yang paling penting, menurutnya, adalah adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), dan SPDP tersebut sudah menyebutkan inisial terkait kasus ini.
"Saya kira masyarakat sudah paham siapa yang dimaksud. Namun, tindakan hukum yang lebih konkret seperti pemanggilan, penahanan, dan persidangan, perlu dilakukan dengan hati-hati," jelasnya.
Sementara itu, dalam hal keamanan, Mahfud menjelaskan bahwa Gubernur Jawa Barat bersama aparat keamanan telah menanganinya. [ANTARA]
