Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan kedatangannya ke kantor DPP Partai Demokrat, Kamis, tidak bermaksud menggoda keputusan politik Partai Demokrat terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Kalau kami berkomunikasi dengan Demokrat, tidak bermaksud menggoda keputusan politik yang sudah diputuskan oleh Demokrat," kata Muzani dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat.
Muzani menjelaskan, pihaknya memahami Partai Demokrat telah memiliki keputusan politiknya sendiri, yakni mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
"Demikian juga Demokrat telah tahu dan mengetahui bahwa partai Gerindra telah mengambil keputusan final tentang calon presiden, yakni Pak Prabowo Subianto dan telah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa," imbuhnya.
Terkait komunikasi antara Gerindra dan Demokrat, Muzani mengatakan bahwa hal itu merupakan upaya untuk saling bersilaturahmi dan bergandengan tangan, sebab ia menilai diperlukan kekuatan politik yang banyak untuk membangun Indonesia.
"Membangun Indonesia dengan jumlah 275 juta penduduk, dengan masalah yang segudang, dengan problem yang ruwet, ribet, rumit, tentu saja memerlukan kekuatan partai politik yang banyak. Memerlukan kekuatan-kekuatan yang banyak itulah yang kita komunikasikan," ucapnya.
Lebih lanjut, Muzani tidak menampik bahwa pertemuan tersebut juga membahas terkait calon wakil presiden (cawapres). Namun, Gerindra dan Demokrat sepakat pada pilihan politik masing-masing.
"(Cawapres) dibahas, tetapi kesimpulannya pada pilihan politik masing masing. Gerindra ya ke Gerindra, Demokrat ke Demokrat," tutur Muzani.
Di samping itu, Muzani menyampaikan pantun pada akhir konferensi persnya. Dalam pantun tersebut, ia berkelakar yang bernada mengajak Partai Demokrat bergabung untuk mendukung Prabowo.
"Pergi ke pasar beli alpukat, membelinya di pasar terapung, Pak Prabowo akan tambah kuat, jika Partai Demokrat makin tambah gabung," ucap Muzani.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
