REGIONAL:
Sementara, kerumitan koalisi perubahan yang terdiri dari NasDem, Demokrat dan PKS itu, menurut Qadari membuat NasDem khawatir dengan masa depan pencalonan Anies.
Kata Qadari, sejak awal Anies memang sudah berkomunikasi dengan Demokrat dan PKS. Salah satunya dengan berkunjung ke petinggi Demokrat, termasuk juga pertemuan Anies ke PKS.
Seperti diketahui, koalisi perubahan bisa mengajukan calon presiden bila memenuhi persyaratan undang-undang presidential threshold 20 persen. Sedangkan 20 persen bisa tercapai jika tiga partai tersebut bersepakat.
Namun, faktanya hingga saat ini belum terjadi kesepakatan itu. Karenanya, Qadari beranggapan pertemuan itu dilakukan untuk membahas kemungkinan-kemungkinan lain. "Jadi dalam situasi pertemuan Nasdem dengan Gerindra itu, saya melihat Nasdem ingin membuka kemungkinan-kemungkinan yang lain," ujar Qodari.
Menurut Qodari, bisa saja NasDem bergabung dalam koalisi Gondangdia. Sementara Koalisi Perubahan belum sepakat bersama dan tak kunjung terwujud.
Karenanya, NasDem harus mempunyai opsi lain agar bisa berpartisipasi dalam proses politik yang ada. Sementara Demokrat dan PKS, yang kursi keduanya tidak jauh berbeda.
Terkait mengapa NaDem harus berkoalisi dengan Gerindra dan PKB, Qadari, punya jawaban tersendiri. "Saya melihat karena koalisi yang masih memungkinkan dibangun pada hari ini Koalisi Gondangdia, antara Gerindra dan PKB, karena baru dua partai politik. Sedangkan di KIB juga sudah penuh," tutur Qodari.
"Di KIB bisa dikatakan itu sudah penuh, ada Golkar, PPP dan PAN. Kalau bergabung di sana, posisi Nasdem tidak akan signifikan. Jadi Nasdem kalau masuk ke sana itu menjadi penggembira," imbuh dia.
PDIP Terbuka Bentuk Koalisi Besar
PDI Perjuangan terbuka dengan harapan Gerindra yang ingin partai-partai tetap membuka pintu untuk membangun satu koalisi besar di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Sadarestu memandang apa yang menjadi harapan Gerindra bukan hal mustahil. Peluang menuju ke arah sana juga memungkinkan. "Yang namanya politik itu semuanya serba mungkin. Saat ini juga masih sangat cair," kata Sadarestu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2023).
Termasuk apabila partai-partai pendukung pemerintagan Jokowi saat ini bergabung kembali, melakukan reuni untuk berkoalisi bersama di 2024, PDIP membuka peluang tersebut. "Ya iya lah tentunya (terbuka untuk reunian)," ujar Sadarestu.
Tetapi diakui Sadarestu, PDIP belum sampai melakukan pembahasan ke arah koalisi besar hasil reunian partai pendukung pemerintahan Jokowi. "Kalau itu, saya belum, belum pernah ada pembahasan," katanya.
Walau PDIP membuka diri dengan segala dinamika yang ada ke depan, tetapi ditegaskan Sadarestu, semua keputusan baik berkaitan dengan koalisi maupun pemilihan capres dan cawapres akan diputuskan Ketua Umun Megawati Soekarnoputri. "Kembali lagi bahwa yang begitu itu sudah menjadi kewenangan ibu ketua umum, karena hak prerogatif ada di ibu ketua umum sebagai penentu tentunya," tandasnya.
TERPOPULER
