PN Jakpus Dianggap Merobek Konstitusi dan Menodai Demokrasi Usai Perintahkan Penundaan Pemilu

Agatha Vidya Nariswari

Jum'at, 03 Maret 2023 | 11:55 WIB
PN Jakpus Dianggap Merobek Konstitusi dan Menodai Demokrasi Usai Perintahkan Penundaan Pemilu
Gedung PN Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. [ANTARA/Livia Kristianti]

Suara.com - Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPP Partai NasDem Atang Irawan mengecam putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk menunda pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan memulai dari awal. Menurutnya, putusan PN Jakpus itu merupakan penodaan konstitusi.

"Kenapa demikian? Karena, putusan PN Jakpus menyatakan 'menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024', padahal amanat konstitusi jelas menyatakan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," ujar Atang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Atang menyatakan bahwa berdasarkan skema kontestasi politik, penindakan terhadap sengketa sebelum hati pemungutan suara dalam pemilu yang berdimensi administratif sudah seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurutnya, seharusnya PN Jakpus tidak menerima gugatan yang diajukan Partai Prima.

"Seharusnya, PN Jakpus menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tetapi justru diterima," tegasnya.

Selain itu, Atang menjelaskan gugatan perdata itu menggunakan dasar perbuatan melawan hukum. Padahal, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan, termasuk keputusan KPU selain penetapan perolehan suara, merupakan perbuatan pemerintahan yang menjadi domain peradilan tata usaha negara.

Hakim PN Jakpus dinilai malah melakukan "ultra petita", yakni menjatuhkan putusan yang melebihi dari hal yang dimohonkan.

Ia mengatakan putusan perkara itu seharusnya terkait dengan perbuatan KPU terhadap penggugat dalam tahapan pemilu, bukan berakibat pada seluruh tahapan pemilu.

"Ini sangat berbahaya dan gejala turbulensi yustisial jika dibiarkan secara liar dalam penegakan hukum dan keadilan," katanya.

baca juga

Oleh karena itu, Atang pun menilai Badan Pengawas Mahkamah Agung harus melakukan pemeriksaan terhadap orkestrasi yustisial hakim di PN Jakpus.

"Persoalan ini terkait dengan kompetensi absolut dan penyimpangan norma yang sudah jelas dan tegas serta imperatif diatur dalam undang-undang dan konstitusi," ujar dia.

Ia mengatakan pula dua kekuasaan besar yang diberi tanggung jawab menegakkan hukum dan keadilan, yaitu MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penundaan pemilu.

"Tapi anehnya, peradilan yang berada di bawah MA malah merobek konstitusi sehingga telah menodai demokrasi yang menjadi komitmen kebangsaan," ujarnya.

Selanjutnya, Atang berharap proses banding yang akan dilaksanakan oleh KPU RI dikawal oleh seluruh elemen bangsa agar tidak berakhir memberikan preseden buruk bagi demokrasi dan penodaan terhadap kedaulatan rakyat. [ANTARA]

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bikin Heboh Se-Indonesia, Ini Tampang Tiga Hakim Penghukum KPU Untuk Tunda Pemilu 2024

Bikin Heboh Se-Indonesia, Ini Tampang Tiga Hakim Penghukum KPU Untuk Tunda Pemilu 2024

News | Jum'at, 03 Maret 2023 | 11:30 WIB

Sebut Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu Tak Bermakna, Politisi PKB: Soalnya Belum Inkrah

Sebut Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu Tak Bermakna, Politisi PKB: Soalnya Belum Inkrah

Moots | Jum'at, 03 Maret 2023 | 11:25 WIB

Inilah Sosok 3 Hakim PN Jakpus yang Putuskan Pemilu Ditunda, Siapa Saja?

Inilah Sosok 3 Hakim PN Jakpus yang Putuskan Pemilu Ditunda, Siapa Saja?

News | Jum'at, 03 Maret 2023 | 11:25 WIB

Duduk Perkara PN Jakarta Pusat Perintahkan KPU Tunda Pemilu, KY Bakal Panggil Hakim

Duduk Perkara PN Jakarta Pusat Perintahkan KPU Tunda Pemilu, KY Bakal Panggil Hakim

News | Jum'at, 03 Maret 2023 | 11:16 WIB

Pemerintah Harus Turun Tangan, Pastikan Tak Ada Indikasi Tunda Pemilu Lewat Putusan PN Jakpus

Pemerintah Harus Turun Tangan, Pastikan Tak Ada Indikasi Tunda Pemilu Lewat Putusan PN Jakpus

Kotak Suara | Jum'at, 03 Maret 2023 | 11:14 WIB

Terkini

Gaji UMR, Ekspektasi Sultan: Mengulik Realitas Dunia Kerja Saat Ini

Gaji UMR, Ekspektasi Sultan: Mengulik Realitas Dunia Kerja Saat Ini

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 15:00 WIB

Viral Makkah Marathon 2026, Cara Daftar dan Harga Tiket Paling Murah Rp145 Ribu

Viral Makkah Marathon 2026, Cara Daftar dan Harga Tiket Paling Murah Rp145 Ribu

News | Jum'at, 20 November 2026 | 14:59 WIB

7 Kesalahan Memakai Moisturizer yang Bikin Wajah Malah Kusam dan Beruntusan

7 Kesalahan Memakai Moisturizer yang Bikin Wajah Malah Kusam dan Beruntusan

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 14:55 WIB

Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang Naik Penyidikan, DPR: Usut Tanpa Intervensi!

Kasus Kekerasan Seksual Bupati Kupang Naik Penyidikan, DPR: Usut Tanpa Intervensi!

News | Jum'at, 20 November 2026 | 14:52 WIB

DPR Minta Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang Tak Dibiarkan Berjuang Sendiri

DPR Minta Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang Tak Dibiarkan Berjuang Sendiri

News | Jum'at, 20 November 2026 | 14:51 WIB

Apakah Bikin SKCK Wajib Punya BPJS Kesehatan Aktif? Ini Penjelasan dan Cara Ceknya

Apakah Bikin SKCK Wajib Punya BPJS Kesehatan Aktif? Ini Penjelasan dan Cara Ceknya

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 14:50 WIB

Waspada Ancaman Serangan Siber ke Perbankan, BI Minta Warga RI Tak Panik

Waspada Ancaman Serangan Siber ke Perbankan, BI Minta Warga RI Tak Panik

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 14:49 WIB

Ironi COP31: Krisis Iklim Makin Parah, Biang Kerok Emisi Karbon Ini Justru Terus Genjot Produksi

Ironi COP31: Krisis Iklim Makin Parah, Biang Kerok Emisi Karbon Ini Justru Terus Genjot Produksi

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 14:47 WIB

Tradisi Perawatan Khas Indonesia Unjuk Gigi di Ajang Wellness Internasional Hong Kong

Tradisi Perawatan Khas Indonesia Unjuk Gigi di Ajang Wellness Internasional Hong Kong

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 14:47 WIB

Buku The Dictionary Story, Ide Unik Merayakan Imajinasi Lewat Kata-Kata

Buku The Dictionary Story, Ide Unik Merayakan Imajinasi Lewat Kata-Kata

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 14:45 WIB

×