Soal Duet Prabowo-Ganjar, Bambang Pacul: Semua Boleh Berspekulasi, Tapi Kalau di PDIP Tunggu Ketum!

Suara.com - Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, mengatakan, semua pihak boleh berspekulasi terkait dengan pasangan capres-cawapres untuk Pilpres 2024. Termasuk jika ada yang menyuarakan soal duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo.

Pria yang akrab disapa Pacul itu menegaskan, bahwa urusan calon presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Sudah berkali-kali. Kalau soal presiden dan wakil presiden itu di tangan ketum," kata Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Menurutnya, memang pihak-pihak yang berspekulasi terkait duet pasangan capres-cawapres tidak bisa dilarang. Tetapi ia menegaskan keputusan soal capres-cawapres dari PDIP ada di tangan Megawati.

"Jadi masyarakat berspekulasi boleh, pengamat berspekulasi boleh. Tokoh politik di luar PDIP berspekulasi boleh. Tetapi kalau di PDIP ya tunggu ketum," tuturnya.

Lebih lanjut, saat ditanya soal peluang Prabowo berduet dengan Ganjar, Pacul menjawab semua kemungkinan bisa terjadi.

"Di dalam polilitik itu apa yang tidak mungkin? Selalu ada kemungkinan ya toh? Dan kemungkinan itu kan diciptakan oleh para ahlinya. Dan ahlinya itu politisi," tuturnya.

Duet Prabowo-Ganjar

Sebelumnya, Partai Gerindra terbuka mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun posisi Ganjar bukan sebagai calon presiden, melainkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

"Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo dengan catatan Pak Prabowo calon presiden," katanya.

Dirinya menilai bahwa Prabowo lebih tepat maju sebagai capon presiden karena lebih berpengalaman dalam kancah politik di Tanah Air.

"Saya kira sudah tidak mungkin kalau Pak Prabowo calon wakil presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda 'kan," ujarnya.

Namun wacana itu hanya dapat terlaksana dengan persetujuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai mitra koalisi Gerindra dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).