REGIONAL:
Suara.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), berharap adanya putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait gugatan Partai Prima yang memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024 tak akan mengganggu jalannya tahapan Pemilu 2024 itu sendiri.
Ia menegaskan, dirinya sendiri masih berpatokan pada konstitusi bahwa Pemilu harus digelar tepat waktu yakni setiap 5 tahunan.
Awalnya Bamsoet mengatakan, sebenarnya dirinya tak berwenang bicara menanggapi soal putusan PN Jakarta Pusat tersebut. Ia mengaku enggan memasuki ranah yudikatif.
"Biar yudikatif yang menyelesaikan apakah melalui putusan yang lebih tinggi lagi dari PN ke PT dan seterusnya dan kita belum masuk ke wilayah itu," kata Bamsoet dalam acara media gathering bersama MPR RI, Lembang, Bandung, Jawa Barat dikutip Sabtu (18/3/2023).
Namun, kata dia, terkait kekhawatiran tentang adanya gangguan tahapan pemilu ini memang harus diantisipasi. MPR RI sendiri sudah mengantisipasi, misalnya dengan melakukan komunikasi kepada partai-partai politik.
"Ini juga harus intens saya lakukan dan saya akan lakukan lebih intens untuk mengantisipasi berbagai hal yang bisa saja terjadi," tuturnya.
Ia pun berharap adanya putusan PN Jakpus tersebut tak menjadi gangguan terhadap tahapan pemilu yang sudah berjalan.
"Kita berharap keputusan pengadilan negeri kemarin itu tidak mengganggu tahapan pemilu termasuk juga misalnya keputusan nanti MK Apakah terbuka atau tertutup ataukah setengah terbuka atau setengah tertutup," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, dirinya tetap berpegang pada konstitusi soal japannya pemilu. Menurutnya, pemilu harus berjalan tepat waktu.
"Tetapi patokan saya adalah konstitusi yaitu 5 tahun, jadi kalau ada yang tanya, pemilu harus tepat waktu itu karena konstitusi mengatur itu hari ini," pungkasnya.
Putusan
Sebelumnya, Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU pasca dinyatakan tak lolos ikut sebagai peserta Pemilu 2024.
Dalam putusannya PN Jakarta Pusat mengabulkan untuk menghukum KPU agar menunda pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Putusan tersebut dikeluarkan atau diketok PN Jakarta Pusat pada Kamis (2/3/2023) ini. Usai sebelumnya Partai Prima melayangkan gugatannya pada 8 Desember 2022 dengan nomor register perkara 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.
Dalam perkara tersebut Partai Prima sebagai penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi sebagai perserta Pemilu 2024 oleh tergugat yakni KPU.
Kemudian dalam putusannya PN Jakpus menyatakan, KPU telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
Sampai akhirnya kemudian, PN Jakpus menyatakan, KPU sebagai tergugat dihukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari.
"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," tulis putusan PN Jakpus tersebut.
"Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)," sambungnya.
TERPOPULER