Suara.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja optimis anggaran pemilu TA 2023 untuk Bawaslu akan memadai meski baru cair 60 persen dari total Rp 13 triliun. Bagja menyebutkan anggaran yang saat ini diterima dengan nilai Rp 7 triliun baru dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan dan gaji bagi panitia pengawas (panwas) pemilu.
Menurut dia, alokasi untuk panwas pemilu sejauh ini mencapai kurang lebih Rp 4 triliun guna mendukung kegiatan pengawasan pemilu di daerah-daerah seluruh Indonesia. Terlebih, lanjut Bagja, panwas juga melekat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemutakhiran data pemilih.
"Kami bisa sama-sama meyakinkan pada teman-teman panwas ke depan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pemilu yang akan tetap berlangsung, tidak ada isu penundaan pemilu dan lain-lain," kata Bagja di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2023).
"Nanti disambung-sambungin ke penundaan (pemilu) kan repot. Begitu enggak turun, langsung disambungi ke penundaan, kan repot," tambahnya.
Meski begitu, Bagja mengaku optimis anggaran pemilu dari pemerintah akan cair lebih banyak dari yang saat ini sudah diterima, yaitu 60 persen.
"Kami masih optimis, ini masih bulan Maret, mau menjelang Ramadan. Semoga pintu-pintu langit bergetar dan kemudian turun dananya," tutur dia.
Bagja menyebut kebutuhan anggaran pemilu menjadi lebih krusial tahun ini karena sudah lebih dekat dengan Pemilu 2024.
"Ini kami rasa penting karena nanti pas krusial seperti pencalonan, pencalonan presiden, kemudian kampanye,” tandas dia.
Perlu diketahui, anggaran pemilu untuk Bawaslu sepanjang 2022-2024 yang telah disepakati ialah Rp 33 triliun. Tahun ini, anggaran yang digelontorkan untuk Bawaslu ialah Rp 13 triliun.
Baca Juga: Apa Itu Deepfake? Disebut Sebagai Ancaman Baru Jelang Pemilu 2024, Siap-siap!
Akan tetapi hingga saat ini, dana yang dicairkan baru sekitar 60 persen.
